
“Bupati itu saya pe sudara, dan saya tidak akan bisa diberhentikan oleh bupati. Bahkan saya diinstruksikan langsung oleh bupati untuk pilih salah satu dari dua perempuan itu. Kalau saya pilih perempuan yang di Manado, maka tinggalkan istri,” kata Herson dalam video tersebut.
Pernyataan ini memicu kegaduhan di tengah masyarakat karena menyeret nama kepala daerah dalam konflik rumah tangga yang sarat skandal. Bahkan, pengakuan itu seolah menunjukkan arogansi kekuasaan, di tengah sanksi pemberhentian sementara yang sedang dijalaninya.
Tak kalah mengejutkan, istri sah Herson, Nita, turut angkat bicara dan membenarkan isi video tersebut. Ia mengungkap bahwa perpisahan mereka memang terjadi setelah Herson memilih perempuan lain yang kini tinggal bersamanya di Manado.
“Saya benarkan isi video itu. Dia memang bilang disuruh pilih antara saya dan perempuan yang di Manado. Akhirnya dia tinggalkan saya dan pergi ke sana,” ujar Nita kepada wartawan.Selasa (17/06/2025)
Tak hanya itu, Nita juga membeberkan bahwa Herson sempat menyampaikan kepada dirinya dan anak-anak bahwa ia akan bekerja di Weda selama masa penangguhan jabatan. Namun kenyataannya, ia langsung pergi ke Manado dan tinggal bersama perempuan yang disebut-sebut sebagai selingkuhannya.
“Awalnya dia bilang ke saya dan anak-anak bahwa dia mau kerja di Weda. Tapi ternyata dia ke Manado, dan sekarang tinggal dengan perempuan itu,” tambah Nita.
Untuk diketahui, Herson saat ini sedang menjalani sanksi pemberhentian sementara selama enam bulan yang dijatuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Halmahera Selatan. Namun, isi video yang tersebar justru menunjukkan ketidakpatuhan terhadap etika jabatan dan sanksi yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba maupun Dinas PMD Halmahera Selatan terkait pengakuan Herson yang mencatut nama kepala daerah.
Jika benar nama bupati dicatut tanpa dasar, maka Herson dapat dikenai dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi menyesatkan. Namun, jika pernyataan itu benar, maka perlu ada penyelidikan atas dugaan intervensi tidak etis dari pejabat publik terhadap urusan pribadi bawahannya.
Masyarakat menantikan langkah tegas dan transparan dari pemerintah daerah untuk meredam spekulasi dan menjaga kehormatan institusi dari tindakan oknum yang menyalahgunakan pengaruh jabatan.
Sementara itu, Herson Matoro belum berhasil dikonfirmasi. Upaya untuk menghubungi yang bersangkutan melalui WhatsApp tidak mendapat respons hingga berita ini diturunkan.
Yus/"
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment