Konsorsium DOB Kepulauan Obi: Absennya Wakil Rakyat di Paripurna Adalah Pengkhianatan Terbuka

LABUHA: INVESTIGASI -Konsorsium Perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kepulauan Obi melontarkan kecaman keras terhadap sejumlah anggota DPRD Halmahera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Obi yang memilih absen dalam sidang paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DOB yang digelar , Rabu malam (18/06/2025),

Ketua Konsorsium, Yusran Dais, menyebut ketidakhadiran mereka sebagai tindakan pengecut dan bentuk pengkhianatan terang-terangan terhadap aspirasi rakyat Obi, yang telah puluhan tahun memperjuangkan status daerah otonomi baru.

“Ini bukan ketidakhadiran biasa. Ini bentuk nyata dari pengabaian mandat rakyat. Di saat momen krusial perjuangan DOB, mereka justru menghilang,” ujar Yusran.

Sidang paripurna yang seharusnya mengesahkan pembentukan Pansus DOB terpaksa diskors karena tidak memenuhi kuorum minimal 16 anggota. Hingga waktu skors berakhir, jumlah kehadiran tak kunjung cukup. Dari enam anggota DPRD asal Dapil Obi, hanya Rustam Ode Nuru dan Hariyadi Hi. Ibrahim yang hadir. Empat lainnya—Yuniyanto Tiwow (Fraksi Hanura), Henri Roming Karafe, M. Saleh Nijar, dan M. Yusuf Nijar—tidak menampakkan diri, tanpa alasan resmi.

“Yang paling kami sesalkan, dua dari mereka berada di Bacan. Tidak ada alasan logistik. Yang ada adalah ketidakinginan untuk berpihak kepada rakyat,” tegas Yusran.

Konsorsium menilai sikap tersebut bukan hanya pengabaian tugas, tapi penghinaan terhadap cita-cita besar masyarakat Obi yang telah sekian lama memperjuangkan pemekaran wilayah. Menurut Yusran, para anggota dewan yang mangkir telah memperlihatkan wajah asli politik yang hanya hadir saat kampanye, namun menghilang ketika rakyat butuh keberanian.

“Jangan pura-pura peduli saat butuh suara. Tapi ketika rakyat menagih keberpihakan, kalian memilih bersembunyi di balik diam,” ujarnya tajam.

Lebih jauh, saat sejumlah wartawan mencoba mengonfirmasi kepada anggota DPRD yang tidak hadir, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon, tidak satu pun dari mereka memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan. Sikap bungkam ini, menurut Yusran, justru menguatkan kecurigaan publik bahwa ada unsur kesengajaan dalam sabotase politik terhadap proses DOB Kepulauan Obi.

“Bungkam saat dikonfirmasi wartawan itu sikap tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada alasan kuat, mengapa harus lari dari pertanyaan publik?” katanya.

Konsorsium berkomitmen akan terus mengawal perjuangan DOB dan mempublikasikan nama-nama anggota DPRD yang dianggap lari dari tanggung jawab. Tak hanya itu, mereka juga berencana melakukan mobilisasi massa jika DPRD tidak segera menjadwalkan ulang sidang paripurna.

“Ini bukan sekadar sidang. Ini pertaruhan martabat sebuah daerah. Jika mereka tak sanggup memperjuangkannya, biarkan rakyat yang ambil alih panggung,” tutup Yusran.

Faldi/"

KALI DIBACA