INVESTIGASI. — Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan publik setelah diduga membiarkan kekacauan sistemik yang berlangsung selama berbulan-bulan di Desa Jojame, Kecamatan Bacan Barat Utara. Warga menilai Pemda bersikap pasif dan bahkan terkesan melindungi Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Malik Aswad yang diketahui telah absen dari tugasnya selama lebih dari enam bulan tanpa kejelasan.
Kondisi ini diungkap secara lantang oleh Mardan Amin, seorang jurnalis nasional yang juga merupakan putra asli Desa Jojame. Ia menyampaikan kekesalannya setelah menyaksikan langsung kehancuran sistem pemerintahan desa saat pulang kampung pada momen Hari Raya Idulfitri 2025.
“Sudah enam bulan Malik Aswad tak terlihat di desa. Tapi anehnya, Dana Desa tetap cair dan langsung dikelola oleh bendahara desa tanpa prosedur transparan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Mardan, Senin (16/6).
Menurut Mardan, ketidakhadiran Pj Kades telah melumpuhkan seluruh pelayanan publik di desa. Berbagai program pembangunan desa pun mandek, termasuk program ketahanan pangan tahun 2024 yang dananya diduga diselewengkan. Dari total anggaran sebesar Rp80 juta, hanya sekitar Rp40 juta yang digunakan untuk membeli 200 karung beras.
“Sisanya entah ke mana. Ini bukan kelalaian biasa. Ini indikasi kuat tindak pidana korupsi yang justru didiamkan. Tidak ada laporan, tidak ada papan informasi, dan warga dibuat tidak tahu-menahu. Ini pelecehan terhadap hak-hak dasar masyarakat,” ujar Mardan dengan nada geram.
Warga juga menyayangkan proses distribusi bantuan beras yang dilakukan secara tertutup dan diskriminatif. Bantuan hanya diberikan kepada keluarga tertentu tanpa ada mekanisme resmi, bahkan dibagikan bukan melalui kantor desa, melainkan secara diam-diam di rumah warga.
Masalah ini semakin membesar saat Dana Desa (DD) tahap I tahun 2025 juga dicairkan tanpa sepengetahuan masyarakat dan tidak melalui Pj Kades sebagaimana mestinya, melainkan dilakukan langsung oleh Bendahara Desa, Sudarmanto Meng. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya kolusi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.
“Sudarmanto tidak pernah memberi penjelasan apa pun kepada masyarakat. Tidak pernah ada musyawarah desa, tidak pernah ada rapat BPD. Ini pelanggaran serius terhadap prinsip keterbukaan informasi publik,” lanjut Mardan.
Ironisnya, warga merasa suara mereka tidak pernah mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah Halmahera Selatan. Laporan demi laporan telah disampaikan, namun hingga kini belum ada langkah tegas dari Bupati Bassam Kasuba maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Bupati seolah tutup mata. Padahal ini sudah mencoreng wajah pemerintahan. Kalau Pemda tidak segera mencopot Malik Aswad dan Sudarmanto Meng, maka warga siap turun lebih besar untuk menyampaikan mosi tidak percaya. Ini bukan soal politik, ini soal hak rakyat!” tegas Mardan.
Kemarahan masyarakat semakin meluas. Mereka menilai sikap diam Pemda sebagai bentuk pembiaran atas praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Kekecewaan juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jojame yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar.
Warga mendesak BPD agar segera membawa permasalahan ini ke jalur hukum agar menjadi efek jera bagi oknum perangkat desa yang mencoba bermain-main dengan anggaran. Mereka khawatir, jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan hanya Jojame yang rusak, tetapi juga bisa menjadi preseden buruk bagi desa-desa lain di Halmahera Selatan.
“Pemerintah Daerah seharusnya hadir melindungi masyarakat, bukan justru membiarkan oknum merusak sistem pemerintahan. Kalau tidak sanggup bertindak, biar rakyat yang ambil alih!” pungkas Mardan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan warga Desa Jojame. Namun tekanan publik diprediksi akan terus menguat, seiring memburuknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tingkat kabupaten.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment