Investigasi wartaglobal.id,Jakarta-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap konsesi tambang untuk kampus. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi DPR RI, yang berlangsung di tengah sorotan tajam publik terkait keberlanjutan lingkungan dan dampak eksploitasi sumber daya alam.
Dalam pernyataan kerasnya, WALHI menyampaikan kritik langsung kepada DPR RI. “Wahai DPR RI, berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono,” ujar perwakilan WALHI yang hadir. Pernyataan ini menggambarkan kekecewaan organisasi tersebut terhadap kebijakan yang dinilai mendukung eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan dampak ekologis.
Menurut WALHI, langkah pemberian konsesi tambang kepada institusi pendidikan, termasuk kampus, mencerminkan pendekatan yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. WALHI menegaskan bahwa kampus seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan, bukan justru terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak ekosistem.
RDP tersebut juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dirjen Minerba, perwakilan fakultas teknik dari berbagai universitas ternama seperti ITB, serta perwakilan dari berbagai lembaga lainnya. Dalam forum itu, WALHI mendesak DPR RI untuk mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut dan menempatkan kepentingan lingkungan di atas kepentingan ekonomi sesaat.
Isu ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap eksploitasi sumber daya alam yang semakin tak terkendali. WALHI telah lama menjadi salah satu organisasi terdepan dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan, sering kali menantang keputusan pemerintah yang dinilai merugikan alam dan masyarakat setempat.
Masyarakat yang mengikuti perkembangan ini melalui media sosial memberikan dukungan terhadap WALHI. Banyak yang menyuarakan kekhawatiran serupa terhadap konsesi tambang, mengingat dampaknya yang bisa menghancurkan lingkungan secara permanen.
Ke depan, WALHI berharap DPR RI dan pemerintah dapat mengambil langkah lebih bijak dalam menetapkan kebijakan terkait eksploitasi sumber daya alam. Kritik keras yang disampaikan dalam RDP ini diharapkan menjadi pengingat penting bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.(Andi syahbandi/kzn)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
.png "PTPN Burau Diduga Lakukan Pembohongan Publik, Janji Mesin Penyedot Pasir Tidak Ada")
No comments:
Post a Comment