Kritik Tajam Lembaga Aspirasi Nusantara: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan inspektorat Bone Dinilai Lamban Tangani Dugaan Korupsi Dana Desa

Bone, Sulawesi Selatan – Ketua Dewan Dewan Pimpinan wilayah(DPW-LAN) Sum-Sel,"berkordinasi dengan Dewan pimpinan pusat (DPP-LAN)"SAMANI akrab di sapa Wak jenggot melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kejaksaan tinggi Sul sel dan Inspektorat Kabupaten Bone dalam penanganan dugaan korupsi dana desa. Dalam wawancara eksklusif dengan tim investigasi  pada Selasa, 28 Januari 2025, lewat via tlp Samani selaku ketua umum Lembaga Aspirasi Nusantara, menyoroti lambannya respons kedua lembaga tersebut terhadap laporan masyarakat yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas.  

“Penanganan dugaan korupsi dana desa ini seharusnya memberikan kejelasan dan keadilan, tetapi faktanya justru memunculkan banyak tanda tanya,” tegas ketua Dpw sum sel.  

Menurutnya, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat yang bertugas memverifikasi pengaduan masyarakat dan menghitung kerugian negara menunjukkan kinerja yang jauh dari optimal. “Tidak ada kepastian waktu dalam proses penanganan. Ini berbeda dengan sistem di kepolisian yang memiliki batas waktu yang jelas di setiap tahapannya,” kata ketua Dpw sul sel  dengan nada tegas.  

Samani Alias wak jenggot selaku ketua umum Dpp- Lan juga mempertanyakan keberadaan standar operasional prosedur (SOP) atau protap yang digunakan oleh Inspektorat dan Kejaksaan tinggi dalam menangani kasus dugaan korupsi. Menurutnya, ketidakjelasan prosedur ini sangat disayangkan. “Rasanya tidak masuk akal jika dugaan korupsi ditangani tanpa juklak, juknis, atau protap yang jelas ,” ujarnya.  

Lebih jauh,ketua Dpw-Lan Sul sel menduga adanya indikasi kesengajaan dalam memperlambat proses penanganan laporan. Salah satu kasus yang diajukan oleh lembaganya sejak tahun 2023 hingga kini masih menggantung tanpa kejelasan. “Kami menduga ada oknum di Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan yang bermain,” ungkapnya.  

Tidak berhenti di situ, ketua Dpw-Lan sul sel menyerukan agar lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman, Kejaksaan Agung jakarta selatan, Hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ri, turut turun tangan. “Kami berharap mereka dapat segera menyelesaikan laporan kami ini,” imbuhnya.  

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum pernah dimintai keterangan terkait laporan tersebut. “Hal ini semakin menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tambah ketua Dpw-Lan sul sel.  

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Inspektorat kabupaten Bone dan Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan belum memberikan tanggapan atas kritik yang dilontarkan oleh ketua Umum LAN dan Ketua dpw-Lan(lembaga aspirasi nusantara). Ketidakjelasan sikap dari kedua institusi ini semakin menambah keresahan masyarakat terkait transparansi dan integritas dalam penanganan dugaan korupsi dana desa.  

(Tim )

KALI DIBACA