Maulana MPM Djamal Syah, SH.,MH,
Akademisi Prodi Hukum Unsan Bacan
Malut.INVESTIGASI.id Akademisi Hukum Universitas Nurul Hasan (UNSAN) Bacan, Maulana MPM Djamal Syah, SH., MH., menyoroti pentingnya mengungkap oknum-oknum yang bertanggung jawab atas proyek Rumah Sakit Pratama (RSP) Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel), yang mangkrak serta mengklarifikasi alur anggaran awal proyek tersebut. Rabu, 10/07/2024.
Proyek tersebut, dianggapnya tidak hanya mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai penggunaan anggaran publik sebesar 44,2 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Maulana MPM Djamal Syah, SH., MH. Memaparkan, untuk menindaklanjuti masalah RSP Makian Langkah pertama yang harus diambil adalah mengidentifikasi dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas inisiasi dan pengelolaan proyek. Hal ini penting untuk mengungkapkan aspek hukum dari tanggung jawab mereka dan memberikan pembelajaran berharga untuk pencegahan korupsi dan maladministrasi di masa depan.
Selain itu, perlu dilakukan klarifikasi terhadap alur dan tujuan penggunaan anggaran awal proyek. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini menurutnya tidak hanya akan memberikan kejelasan kepada publik mengenai kemana anggaran awal RSP Makian digunakan, tetapi juga mencegah isu ini dimanfaatkan secara politis menjelang Pilkada.
Tidak Hanya itu, Maulana MPM Djamal Syah, SH., MH juga menekankan untuk mengungkapkan muara masalah tersebut harus melibatkan Investigasi media yang mendalam serta dilakukan referensi aparat penegak hukum, seperti Polres Halmahera Selatan atau Polda Maluku Utara, bekerja sama dengan media investigasi.
Menurutnya, Mereka harus menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam proyek mangkrak RSP Makian dan mengungkap kemana anggaran awal RSP Makian digunakan. Kejelasan yang diperoleh dari aspek ini, investigasi penting untuk menegakkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di bumi Saruma serta mengembalikan kepercayaan publik.
Kami juga menekankan perlunya kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan media massa, untuk memastikan bahwa proses investigasi berjalan efektif, transparan, dan adil. Ini adalah langkah kritis dalam memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa mendatang dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek-proyek publik.
Selain itu, penting untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek ini. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang tegas juga akan menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus-kasus korupsi dan maladministrasi.
Lebih jauh lagi, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek publik. Mekanisme pengawasan yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan proyek.
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah juga penting dalam mencegah terjadinya proyek mangkrak. Pelatihan dan pendidikan yang memadai harus diberikan kepada aparatur pemerintah agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola proyek publik dengan baik. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi proyek yang mangkrak karena kesalahan manajemen atau kurangnya kompetensi aparatur pemerintah.
Sebagai kesimpulan, Identifikasi dan penindakan terhadap oknum-oknum yang bertanggung jawab, serta klarifikasi alur anggaran awal proyek, adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan. Kami mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dan media investigasi dalam mengungkap kasus ini.
Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan media massa diperlukan untuk memastikan bahwa proses investigasi berjalan efektif, transparan, dan adil. Hanya dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek-proyek publik dapat dipulihkan. (Red/Wan)
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment