Dalam kegiatan di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026), Menaker Yassierli mengapresiasi keterlibatan Polri dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa persoalan pengangguran membutuhkan komitmen kolektif lintas kementerian, lembaga, dan institusi.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi. Akan tetapi, pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana Poliran mampu mengubah persoalan pengangguran menjadi peluang kerja yang benar-benar dapat diakses masyarakat?

Jangan Berhenti pada Pendataan dan Seremonial

Program Poliran perlu diuji melalui indikator yang jelas. Berapa banyak pencari kerja yang berhasil difasilitasi? Berapa orang memperoleh pelatihan keterampilan? Berapa yang benar-benar ditempatkan bekerja? Berapa pula yang mampu membuka usaha secara mandiri?

Angka-angka tersebut harus dipublikasikan secara transparan dan berkala.

Polri dapat berperan melalui jaringan kewilayahan, pendataan kebutuhan masyarakat, fasilitasi komunikasi, serta mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan. Namun, penciptaan lapangan kerja tetap membutuhkan keterlibatan dunia industri, pemerintah daerah, sektor pendidikan, dan pelaku usaha.

Pengangguran Bukan Sekadar Statistik

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas pekerjaan, kepastian penghasilan, perlindungan pekerja, kesesuaian keterampilan, serta keberlanjutan pekerjaan juga harus diperhitungkan.

Jangan sampai seseorang tercatat bekerja, tetapi sesungguhnya masih terjebak dalam pekerjaan tidak layak, penghasilan tidak mencukupi, atau ketidakpastian ekonomi.

Poliran akan memiliki arti strategis apabila mampu menjangkau kelompok rentan, lulusan baru, masyarakat miskin, dan pencari kerja yang selama ini kesulitan mengakses kesempatan kerja.

Kolaborasi Harus Menghasilkan Pertanggungjawaban

Apresiasi Menaker kepada Polri patut dicatat sebagai dukungan terhadap kerja lintas institusi. Namun, kepercayaan publik tidak dibangun melalui pujian pejabat, melainkan melalui hasil yang dapat diperiksa masyarakat.

Publik berhak mengetahui target program, anggaran apabila menggunakan dana negara, mekanisme pelaksanaan, mitra usaha, capaian penempatan kerja, serta evaluasi keberlanjutannya.

Poliran jangan sampai menjadi program yang ramai ketika diluncurkan, tetapi kehilangan gaung ketika masyarakat menunggu hasil.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan seberapa meriah program diperkenalkan, melainkan berapa banyak keluarga yang terbantu keluar dari kesulitan ekonomi karena memperoleh pekerjaan yang layak.

Negara tidak cukup hadir dengan janji. Negara harus hadir dengan kesempatan, pekerjaan, dan kepastian masa depan.

Karya Jurnalis.