BONE – Warta Global.id | Sulawesi Selatan
Menanggapi pemberitaan SURYATIMURNEWS.COM edisi 14 November 2026 berjudul “Diduga Melakukan Penekanan, Kepsek SMKN 5 Bone Keluhkan Perilaku Oknum Wartawan Terindikasi Melanggar Kode Etik Profesi”, HS akhirnya angkat bicara dan menyampaikan bantahan keras terhadap sejumlah tudingan yang dialamatkan kepadanya.
HS menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan intimidasi, ancaman, ataupun meminta sejumlah uang kepada Kepala SMKN 5 Bone, Dr. Andi Budiharsono, S.Pd., M.Pd., sebagaimana yang diberitakan.
Menurut HS, pemberitaan tersebut memuat sejumlah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta menurut versinya dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
"Saya tidak pernah mengancam kepala sekolah, apalagi meminta uang. Saya menjalankan tugas jurnalistik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kalau ada tudingan seperti itu, silakan dibuktikan secara jelas," tegas HS.
HS Sebut Justru Diminta Mencabut Pemberitaan
HS mengungkapkan bahwa persoalan yang terjadi justru bermula setelah dirinya menerbitkan pemberitaan terkait persoalan revitalisasi sekolah.
Ia mengklaim bahwa setelah berita tersebut ditayangkan, dirinya mendapat tekanan agar pemberitaan yang sudah dipublikasikan segera dicabut atau diturunkan.
Menurut HS, terdapat pernyataan yang disampaikan kepadanya terkait ancaman pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila berita tersebut tidak dicabut.
HS juga membantah tudingan bahwa dirinya akan melakukan pemerasan terhadap pihak sekolah.
"Justru saya yang merasa mendapat tekanan agar berita yang sudah diterbitkan segera dicabut. Saya mempertanyakan, mengapa pemberitaan yang berkaitan dengan persoalan revitalisasi justru berujung pada permintaan pencabutan berita?" ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemberitaan mengenai penggunaan anggaran revitalisasi merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers, sepanjang dilakukan berdasarkan fakta, data, dan mekanisme jurnalistik.
Bantah Disebut Berulang Kali Mendatangi Sekolah
HS juga membantah narasi yang menyebut dirinya berulang kali mendatangi sejumlah sekolah di Kabupaten Bone dan Sinjai dengan dugaan meminta sejumlah uang kepada kepala sekolah.
Menurut HS, dirinya menjalankan tugas jurnalistik dengan melakukan konfirmasi dan menggali informasi terkait persoalan yang dinilai memiliki kepentingan publik.
Ia meminta agar pihak yang menyampaikan tudingan tersebut dapat menunjukkan bukti konkret, termasuk identitas pihak yang dimaksud, waktu kejadian, lokasi, komunikasi, serta bukti dugaan permintaan uang.
"Jangan membuat tudingan secara umum tanpa disertai bukti yang jelas. Kalau memang saya dituduh meminta uang atau memberikan nomor rekening untuk kepentingan tertentu, silakan tunjukkan bukti dan siapa pihak yang dimaksud," ujar HS.
HS menambahkan, dirinya tidak pernah bermaksud mengganggu aktivitas pendidikan maupun kegiatan belajar-mengajar di sekolah.
Pers Harus Bebas dari Tekanan, Hak Jawab Harus Dihormati
HS menilai bahwa persoalan ini perlu dilihat secara objektif. Menurutnya, hubungan antara wartawan dan narasumber harus dibangun berdasarkan profesionalitas, keterbukaan informasi, serta saling menghormati.
Ia menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, membantah pemberitaan, maupun menggunakan mekanisme hukum apabila merasa dirugikan.
Namun demikian, wartawan juga memiliki hak untuk menjalankan tugas jurnalistik, melakukan konfirmasi, serta menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Jangan sampai kritik dan pemberitaan mengenai persoalan publik justru dianggap sebagai ancaman. Kalau pemberitaan dinilai tidak benar, gunakan hak jawab atau hak koreksi sesuai mekanisme pers, bukan dengan tekanan agar berita langsung dicabut," tegasnya.
HS juga menanggapi keterangan pelapor bernama Nursalam yang tercantum dalam pemberitaan tersebut. Ia membantah sejumlah pernyataan yang dinilainya tidak sesuai dengan fakta menurut pengalamannya.
Ia meminta agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik terlebih dahulu diverifikasi dan diberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang disebutkan.
Persoalan Revitalisasi Menjadi Sorotan
HS menduga polemik tersebut berkaitan dengan pemberitaan sebelumnya mengenai program revitalisasi sekolah yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam sektor pendidikan merupakan persoalan yang patut mendapatkan pengawasan masyarakat dan pers.
Ia menegaskan bahwa pertanyaan wartawan mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, serta transparansi program bukanlah bentuk intimidasi, melainkan bagian dari upaya memperoleh informasi untuk kepentingan pemberitaan.
Meski demikian, HS menyatakan siap mempertanggungjawabkan setiap produk jurnalistik yang diterbitkannya sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Minta Pemberitaan Diluruskan Secara Berimbang
HS berharap media yang menerbitkan pemberitaan tersebut memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh.
Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang membangun opini seolah-olah dirinya telah terbukti melakukan pemerasan atau pelanggaran kode etik, sementara tudingan tersebut masih berupa klaim yang perlu dibuktikan.
"Kalau memang ada bukti saya melakukan pelanggaran, silakan tempuh jalur yang berlaku. Saya juga memiliki hak untuk membela diri dan memberikan klarifikasi. Jangan hanya satu pihak yang diberi ruang berbicara," tutup HS.
Hingga berita ini disusun, bantahan HS merupakan keterangan sepihak yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi kepada Dr. Andi Budiharsono maupun Nursalam untuk menyampaikan tanggapan, bukti, dan penjelasan atas pernyataan HS demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Laporan: Jurnalis HMs
