Surabaya, Invetigasi.WartaGlobal.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa dirinya telah mengetahui nama calon Kapolri yang akan menggantikannya. Namun, di tengah masa transisi kepemimpinan itu, Listyo menitipkan satu pesan penting: Desk Ketenagakerjaan Polri harus tetap berjalan dan tidak boleh kehilangan keberpihakan terhadap kepentingan pekerja.

Pernyataan itu disampaikan Listyo saat meresmikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Surabaya, Jumat (21/8/2026). Listyo yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat KSPSI menegaskan, komitmen Polri dalam mengawal persoalan ketenagakerjaan harus tetap dilanjutkan siapa pun yang nantinya memimpin institusi tersebut.

“Karena ini juga menjadi bagian untuk terus menjaga komitmen yang sudah terbangun. Dan saya juga sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti,” kata Listyo.

Pernyataan Listyo menjadi sinyal bahwa keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan menjadi salah satu perhatian yang ingin dipastikannya sebelum meninggalkan kursi Kapolri.

Bahkan, Listyo melontarkan pernyataan yang cukup keras. Ia mengaku siap turun langsung bersama kaum buruh melakukan demonstrasi apabila setelah dirinya pensiun Desk Ketenagakerjaan Polri tidak bekerja secara optimal.

“Kalau saya sudah pensiun, kalau Desk Ketenagakerjaan itu tidak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo. Setuju, ya?” ujar Listyo.

Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan bukan sekadar unit pelayanan administratif. Keberadaannya merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menangani persoalan hubungan industrial, mulai dari konsultasi dan pengaduan, mediasi sengketa, hingga penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.

Listyo menekankan, mekanisme tersebut harus tetap memberikan pelayanan optimal kepada pekerja dan serikat buruh, meskipun tongkat komando Polri nantinya berpindah tangan.

“Ya, karena ini artinya saya hanya ingin bahwa Desk Ketenagakerjaan nanti, siapapun Kapolrinya, terus memberikan pelayanan optimal,” jelasnya.

Ia mengklaim, sejak Desk Ketenagakerjaan Polri dibentuk, sejumlah persoalan hubungan industrial yang sebelumnya berlarut-larut selama bertahun-tahun dapat diselesaikan lebih cepat.

Polri, kata Listyo, bahkan pernah memfasilitasi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) agar memperoleh kesempatan kembali bekerja.

Pesan Listyo kini menjadi pekerjaan rumah bagi calon Kapolri berikutnya. Sebab, keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan bukan hanya menyangkut struktur kelembagaan, tetapi juga menyangkut kepercayaan pekerja terhadap aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan konflik hubungan industrial.

Jika layanan tersebut melemah setelah pergantian kepemimpinan, janji Listyo untuk turun memimpin aksi bersama buruh tentu bukan sekadar pernyataan politik. Publik akan menunggu apakah komitmen itu benar-benar diteruskan oleh Kapolri berikutnya.

Sumber: Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Surabaya, Jumat (21/8/2026).