Kalbar.WARTAGLOBAL.id — Pontianak Kamis 27 Agung situs 2026 PONTIANAK, Kamis 27 Agustus 2026 — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Asap yang belum sepenuhnya menghilang menimbulkan kekhawatiran masyarakat, mulai dari aktivitas sehari-hari, jarak pandang, hingga kualitas udara yang mereka hirup.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat mempertanyakan sejauh mana kesiapsiagaan pemerintah dan seluruh instansi terkait dalam menghadapi karhutla. Mereka berharap penanganan tidak berhenti pada laporan kegiatan, rapat koordinasi, maupun dokumentasi di lapangan, tetapi benar-benar terlihat dari kecepatan pemadaman dan pencegahan meluasnya titik api.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama aparat dan instansi terkait dinilai perlu memastikan setiap laporan karhutla ditindaklanjuti secara cepat, terukur, dan transparan. Sebab, ketika asap mulai memasuki kawasan permukiman, masyarakatlah yang langsung menanggung dampaknya.
Persoalan masyarakat bahkan tidak berhenti pada kabut asap. Warga Sungai Rengas, wilayah yang berada di pinggiran Kota Pontianak, kini menghadapi persoalan lain akibat kemarau panjang. Air sungai yang selama ini dimanfaatkan sebagian warga untuk kebutuhan mandi dan mencuci disebut mulai terasa asin.
Ironisnya, persoalan air bersih tersebut terjadi tidak jauh dari pusat Kota Pontianak. Hingga kini, layanan air bersih dari PDAM belum menjangkau sebagian wilayah masyarakat Sungai Rengas. Kondisi tersebut membuat warga harus menghadapi persoalan berlapis: di satu sisi berhadapan dengan kabut asap, di sisi lain kesulitan memperoleh air yang layak untuk kebutuhan sehari-hari.
Situasi ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk tidak melihat persoalan secara parsial. Penanganan karhutla dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses air bersih, merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik yang harus mendapat perhatian serius.
Kabid Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Dedi Laes, mendesak pemerintah mengambil langkah konkret terhadap dua persoalan tersebut. Menurut dia, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang dapat dirasakan langsung, bukan sekadar narasi keberhasilan.
“Pemerintah harus turun dan melihat langsung kondisi masyarakat. Jangan sampai ketika asap sudah menyelimuti permukiman baru sibuk menunjukkan aktivitas. Begitu juga persoalan air bersih, masyarakat di pinggir kota harus mendapatkan pelayanan yang layak,” tegas Dedi.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kesiapsiagaan penanganan karhutla sekaligus mempercepat solusi penyediaan air bersih bagi wilayah yang belum tersambung jaringan PDAM.
Menurut Dedi, apabila masih ditemukan respons yang lamban atau penanganan yang belum maksimal, pemerintah harus berani melakukan evaluasi terhadap koordinasi dan kinerja seluruh unsur terkait.
Masyarakat Kalbar, kata dia, tidak membutuhkan sekadar pencitraan. Mereka membutuhkan bukti kerja yang dapat dilihat dan dirasakan: titik api dipadamkan, asap berkurang, kualitas udara membaik, serta kebutuhan dasar seperti air bersih tersedia.
Sebab, ketika asap masih menyelimuti permukiman dan air sungai yang menjadi tumpuan warga semakin sulit digunakan, ukuran keberhasilan pemerintah bukan lagi seberapa banyak kegiatan yang didokumentasikan, melainkan seberapa besar persoalan masyarakat benar-benar terselesaikan di lapangan.
Editor : Tim Red
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
