Poto Istimewa
Jakarta – Pengungkapan dugaan peredaran cartridge vape yang mengandung etomidate oleh Tim Subdirektorat IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik. Kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan penyelundupan zat berbahaya, tetapi juga menyeret sejumlah anggota kepolisian aktif sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan internal dan integritas aparat penegak hukum.
Berdasarkan informasi yang beredar, pengungkapan bermula dalam Operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, pada 23 Juli 2026. Petugas memeriksa sebuah bus antarkota yang hendak menyeberang ke Merak dan menemukan sebuah kardus berisi emping mentah yang diduga dijadikan kamuflase untuk menyembunyikan 200 cartridge vape bermerek The Dark Knight yang diduga mengandung cairan etomidate.
Untuk mengungkap jaringan yang diduga terlibat, penyidik menerapkan metode controlled delivery, yakni membiarkan paket tetap dikirim hingga ke tujuan dengan pengawasan ketat. Operasi tersebut berujung pada penangkapan seorang kurir di kawasan Terminal Cikokol, Tangerang, yang kemudian mengarahkan penyidik kepada seorang perwira polisi aktif berpangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu).
Dari hasil penggeledahan, penyidik dikabarkan menyita sejumlah perangkat vape, cartridge bekas, bahan yang diduga berkaitan dengan narkotika sintetis, serta uang tunai lebih dari Rp114 juta. Seluruh barang tersebut kini menjadi bagian dari barang bukti yang sedang didalami penyidik.
Pengembangan perkara kemudian mengarah pada dugaan keterlibatan oknum polisi lain yang disebut memiliki peran dalam distribusi vape berisi etomidate dari Aceh menuju Tangerang. Aparat juga mendalami dugaan adanya jaringan distribusi yang telah berlangsung sejak 2025 dengan memanfaatkan jalur transportasi darat antarpulau.
Tidak hanya itu, penyidik juga dikabarkan menemukan dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan berupa pemerasan terhadap sejumlah orang yang pernah berhadapan dengan perkara narkotika. Dugaan tersebut didasarkan pada catatan transaksi, komunikasi digital, dan dokumen lain yang kini menjadi bagian dari proses penyidikan.
Seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses pembuktian. Penetapan status hukum terhadap para pihak yang diperiksa, termasuk kemungkinan pelanggaran pidana maupun kode etik profesi, akan bergantung pada hasil penyidikan serta proses hukum yang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen Polri dalam menegakkan prinsip presisi, transparansi, dan akuntabilitas, terutama ketika dugaan pelanggaran justru melibatkan aparat penegak hukum sendiri. Penanganan yang terbuka, profesional, dan tidak pandang bulu dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, keberhasilan tim yang mengungkap dugaan penyelundupan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal masih bekerja. Namun publik juga menaruh harapan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat apabila didukung alat bukti yang sah.
Dalam negara hukum, setiap orang berhak atas asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus dipandang belum bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap institusi penegak hukum tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dapat muncul dari penyalahgunaan kewenangan di dalam tubuh institusi itu sendiri.
Transparansi proses hukum dan penegakan disiplin yang konsisten akan menjadi tolok ukur sejauh mana kepercayaan publik dapat dipulihkan.
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
