InvestigasiWartaGlobal.id | BINJAI —
Pasca resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Binjai, Ikhsan Siregar, S.H., M.H., langsung menggelar coffee morning bersama wartawan. Namun di balik agenda yang dikemas santai di Halaman Kantor Dinas Kominfo Kota Binjai, Rabu (15/01), publik menyoroti: apakah ini awal keterbukaan informasi atau sekadar langkah cepat mengamankan ruang kritik?
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran penting Pemerintah Kota Binjai, mulai dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Putri Syawal Sembiring, S.E., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Joko Waskitono, S.Pd., M.M., Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. Eka Edi Saputra, M.M., hingga seluruh pejabat Dinas Kominfo dan insan pers dari berbagai media.
Dalam sambutannya, Ikhsan Siregar menegaskan pentingnya dukungan media agar program pemerintah berjalan dan tersampaikan ke masyarakat. Namun pernyataan normatif tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan: sejauh mana Kominfo Binjai benar-benar siap membuka akses data publik, anggaran, dan informasi strategis yang selama ini kerap tertutup?
“Komunikasi harus berjalan baik agar program pemerintah tersampaikan dengan benar,” ujar Ikhsan singkat.
Pernyataan itu dinilai masih sebatas retorika awal jabatan. Pasalnya, Kominfo sebagai garda terdepan keterbukaan informasi publik kerap menjadi sorotan ketika media membutuhkan data cepat, akurat, dan dapat diuji, terutama terkait anggaran, proyek, dan kebijakan strategis daerah.
Mewakili Wali Kota Binjai, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Binjai, Joko Waskitono, menyampaikan harapan agar coffee morning ini menjadi sarana membangun komunikasi dua arah yang saling percaya. Ia juga menyinggung komitmen pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan publik, transparansi anggaran, serta penyusunan program prioritas pembangunan.
Namun lagi-lagi, komitmen tersebut dinilai publik harus diukur dengan indikator nyata, bukan sekadar pertemuan seremonial. Digitalisasi tanpa keterbukaan hanya akan melahirkan sistem tertutup berbasis teknologi, sementara transparansi anggaran tanpa akses data hanyalah slogan birokrasi.
“Media berperan penting mengawal pembangunan,” kata Joko.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa pers bukan sekadar mitra publikasi, melainkan alat kontrol sosial. Sinergi yang dibangun seharusnya tidak mengarah pada pembungkaman kritik, melainkan memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Diskusi yang digelar dalam kegiatan tersebut memang berlangsung terbuka, namun tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah acara usai: apakah Kominfo Binjai ke depan berani membuka data publik secara proaktif, responsif terhadap permintaan informasi, serta konsisten menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)?
InvestigasiWartaGlobal.id mencatat, coffee morning ini adalah ujian awal bagi Ikhsan Siregar. Publik dan media kini menunggu bukan janji, melainkan bukti konkret: apakah Kominfo Binjai akan menjadi rumah transparansi, atau tetap menjadi tembok birokrasi yang sulit ditembus.
Redaksi: InvestigasiWartaGlobal.id
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
