Halmahera Selatan, WartaGlobal.Id - Kontroversi mengenai unggahan Facebook milik Masdar Mansur yang mengatakan “yang ingin membubarkan DPR adalah orang bodoh” terus mendapatkan kritik tajam. Penjelasan yang disampaikan bersamanya calon istrinya dianggap oleh masyarakat tidak logis dan hanya merupakan usaha untuk menurunkan api kemarahan masyarakat di publik.
Sebagian besar masyarakat menekankan bahwa mereka bukan orang yang mudah dibohongi oleh penjelasan yang tidak meyakinkan tersebut. Unggahan Masdar jelas-jelas menyerang publik yang sedang resah terhadap kenaikan pajak dan tunjangan yang sangat tinggi untuk anggota DPR RI. Kenaikan ini telah menimbulkan gelombang protes di berbagai daerah, karena rakyat merasa semakin tertekan oleh beban ekonomi.
Keadaan semakin memburuk, pernyataan Masdar sama dengan ucapan Ahmad Syahroni yang sebelumnya menyerang, menyebut bahwa orang yang ingin membubarkan DPR adalah "tolol". Bedanya, Masdar menggunakan istilah "bodoh". Persamaannya dalam nada penghinaan ini menegaskan dugaan bahwa unggahan Masdar bukanlah kebetulan, melainkan reaksi sinis terhadap ketidakpuasan masyarakat.
Klarifikasi Masdar yang menyebut unggahan tersebut dibuat sebelum terjadinya gejolak nasional justru dianggap publik sangat aneh. “Tidak mungkin postingan itu muncul sebelum aksi yang besar, ini jelas disengaja,” ungkap salah satu aktivis pada Sabtu, (6/9/25)
Saat ini, masyarakat mengharapkan agar PDI Perjuangan, sebagai partai tempat Masdar Mansur bernaung, mengambil langkah tegas. Publik menuntut agar partai memberikan sanksi berat, bahkan banyak yang mendesak agar Masdar dikeluarkan dari partai dan kursi DPRD-nya.
Selain itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan juga diminta untuk tidak hanya berdiam diri. Masyarakat berpendapat lembaga tersebut harus turun tangan untuk memproses dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Masdar Mansur. “BK harus segera bertindak, jangan hanya diam seakan tidak ada yang terjadi,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Bagi publik, isu ini bukan hanya tentang kata-kata kasar, tetapi berkaitan dengan moralitas, sikap, dan dukungan seorang wakil rakyat. Ketidakaktifan partai dan BK hanya akan menambah kesan bahwa pelecehan terhadap rakyat diizinkan.
