Pontianak Bergejolak: Polisi Dianggap Gagal, DPRD Dituding Lari dari Rakyat - Investigasi Warta Global

Mobile Menu

Top Ads

Responsive Leaderboard Ad Area with adjustable height and width.

Tranding Nasional

🎉 Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 — 17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025 🎉

More News

logoblog

Pontianak Bergejolak: Polisi Dianggap Gagal, DPRD Dituding Lari dari Rakyat

Saturday, 30 August 2025


Investigasi.WARTAGLOBAL.id
, Kalbar,Pontianak — Pontianak bergolak. Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat, termasuk pengemudi ojek online, turun ke jalan pada Sabtu (30/8). Dua titik jadi pusat gelombang protes: Mapolda Kalbar dan Gedung DPRD Kalbar. Meski berjalan tertib, aksi kali ini menyulut kritik keras: polisi dituding gagal melindungi rakyat, sementara dewan dinilai abai terhadap amanat konstituen.

Mahkamah Rakyat di Depan Polda

Sejak siang, ratusan mahasiswa memblokade akses depan Mapolda Kalbar. Dari atas mobil komando, orator lantang menuntut Kapolda Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., dan Kapolresta Kombes Pol Suryono, S.I.K., S.H., M.H. segera dicopot serta diproses hukum.

“Aparat bertindak represif, mahasiswa babak belur, gas air mata ditembakkan sembarangan. Ini bukti Kapolda dan Kapolresta gagal memimpin!” teriak salah satu orator yang langsung disambut pekik massa.



Di tangan massa berkibar spanduk bertuliskan: “Polisi Gagal Lindungi Rakyat.” Mereka juga memamerkan foto-foto dugaan kekerasan aparat saat aksi 27 Agustus lalu.

DPRD Kosong: Dewan Dianggap Pengkhianat

Sementara itu, kelompok mahasiswa lain menduduki Gedung DPRD Kalbar. Namun alih-alih berdialog sebagaimana dijanjikan pimpinan dewan, massa justru mendapati gedung legislatif itu kosong melompong.

“Kami datang untuk berdialog, tapi yang ada hanya kursi-kursi kosong. Dewan ini pantas disebut pengkhianat rakyat!” teriak seorang mahasiswa, membuat riuh gemuruh aksi.

Kekecewaan kian dalam karena dewan dianggap lari dari tanggung jawab di tengah rakyat yang sedang bergulat dengan krisis ekonomi dan sosial.



Delapan Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksinya, mahasiswa merumuskan delapan tuntutan mendesak, di antaranya:

1. Copot Kapolda Kalbar dan Kapolresta Pontianak serta adili aparat represif.

2. Cabut tunjangan dan fasilitas DPR RI yang dinilai berlebihan.

3. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

4. Naikkan gaji guru dan dosen demi kesejahteraan pendidikan.

5. Evaluasi Satgas PKH yang dianggap menyulitkan warga desa.

6. Tertibkan PETI dengan opsi legalisasi bagi tambang rakyat.

7. Usut tuntas peredaran oli palsu yang merugikan masyarakat Kalbar.

8. Hentikan kekerasan aparat serta jamin kebebasan berekspresi rakyat.

Janji DPRD Tak Redakan Kekecewaan

Meski Ketua DPRD tak hadir, beberapa anggota dewan menyebut akan menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Namun janji itu tidak cukup.

Tepat pukul 17.30 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib. Tetapi pesan perlawanan sudah digariskan: aksi akan terus berlanjut hingga tuntutan dipenuhi.[Andi S]