Jakarta, Investigasi Warta Global – Survei nasional Rumah Politik Indonesia pada 22–26 Agustus 2025 mencatat capaian mengejutkan: Polri kini menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Dengan angka 20,11 persen, Polri menyalip KPK (20,9 persen) dan Kejaksaan Agung (20,5 persen). Tipis, namun cukup untuk membalik stigma lama yang selama ini melekat pada institusi kepolisian.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai hasil ini sebagai tanda perbaikan.
“Polisi Presisi mulai mendapat tempat. Tapi pekerjaan rumah Polri masih panjang,” tegasnya.
Kepercayaan publik terhadap Polri juga tampak di beberapa sektor spesifik. Dalam penanganan kejahatan siber, Polri unggul tipis dengan 22,32 persen, mengalahkan Kejagung dan KPK yang sama-sama mencatat 22,29 persen. Di pemberantasan korupsi, Polri mengantongi 21,20 persen, bersaing ketat dengan KPK (21,23 persen) dan Kejagung (21,17 persen). Persaingan ketat ini menjadi sinyal bahwa publik menilai lembaga hukum berdasarkan aksi nyata, bukan sekadar jargon.
Namun, di balik grafik yang tampak menjanjikan, publik belum sepenuhnya melupakan skandal-skandal besar yang mencoreng citra Polri: mulai dari kasus Ferdy Sambo, dugaan praktik jual beli perkara, hingga lemahnya pengawasan internal.
Menurut analisis Investigasi Warta Global, Polri kini berada di persimpangan krusial. Apakah momentum kepercayaan ini akan dijaga dengan reformasi struktural yang nyata, atau justru kembali terjebak pada pola lama yang sarat kompromi dan konflik kepentingan?
Kepercayaan publik ibarat kaca: sekali retak, sulit diperbaiki. Tantangan terbesar Polri ke depan bukan sekadar mempertahankan angka survei, tetapi membuktikan bahwa kepercayaan publik benar-benar lahir dari perubahan konkret dan pelayanan yang konsisten di lapangan—bukan ilusi statistik semata.
By : Kapita Canga
