Malut, INVESTIGASI. LABUHA – Sekretaris Sahabat Bahrain Kasuba (BK), M. Ikbal Kadoya, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengambil langkah tegas guna mencegah adanya ketidakefektifan dalam penyaluran bantuan sembako, khususnya beras, yang dilakukan pemerintah di tengah momentum politik Pilkada serentak 2024. Ia menilai, pembagian bantuan sembako ini rentan digunakan sebagai alat politik yang bisa memengaruhi pilihan masyarakat.
Ikbal Kadoya menyampaikan bahwa momen pilkada ini seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik pribadi atau golongan. Selasa, 12/11/2024.
Menurutnya, pembagian beras dan bantuan sembako lainnya yang gencar dilakukan pemerintah belakangan ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat."Kami melihat bahwa ada upaya untuk memanfaatkan bantuan sembako sebagai strategi politik yang tidak sehat di tengah situasi pilkada ini. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan prinsip netralitas yang harus dijunjung tinggi," ungkap Ikbal.
Sebagai salah satu pendukung dari pasangan calon Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman yang ikut bertarung dalam Pilkada Halmahera Selatan, Ikbal menegaskan bahwa masyarakat berhak memilih dengan bebas dan tanpa tekanan atau pengaruh dari bantuan-bantuan sosial yang diberikan di saat-saat krusial seperti ini."Kekhawatiran kami bahwa distribusi bantuan sembako yang tidak terkontrol akan menimbulkan opini publik bahwa pemerintah sedang memanfaatkan situasi ini demi keuntungan politik tertentu".Imbuh ikhy sapaannya.
M. Ikbal kadayo juga mengajak Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan untuk bertindak aktif dalam memantau dan mencegah praktik-praktik yang berpotensi melanggar etika politik dan prinsip netralitas. Menurutnya, Bawaslu memiliki wewenang dan tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh proses pilkada berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menginginkan agar Bawaslu mampu mengawasi dengan lebih ketat distribusi bantuan sosial di masa kampanye ini.
“Kami mendesak Bawaslu Halmahera Selatan untuk segera memetakan potensi-potensi penyalahgunaan bantuan sosial oleh pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk beras yang kini rutin diberikan kepada masyarakat. Jika praktik ini dibiarkan, maka akan merusak integritas proses demokrasi di Halmahera Selatan,” ujar Ikbal tegas.
Selain itu, Ikbal juga berharap agar Bawaslu bisa melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa program bantuan sembako yang dijalankan benar-benar murni untuk kesejahteraan masyarakat, bukan demi kepentingan politik.“Kita butuh kerjasama yang baik dari semua pihak, termasuk Bawaslu dan pemerintah. Jangan sampai bantuan sosial yang sebenarnya baik malah jadi alat kampanye terselubung,” lanjut Ikbal.
Momen pilkada serentak 2024 ini sangat krusial bagi masyarakat Halmahera Selatan, yang berhak mendapatkan proses pemilihan yang bersih dan bebas dari pengaruh-pengaruh negatif. Ikbal menilai, jika bantuan sembako terus disalurkan tanpa adanya pengawasan yang ketat, akan ada risiko besar bahwa masyarakat akan terpengaruh untuk memilih pihak yang memberikan bantuan, sehingga mereka tidak lagi menggunakan hak pilih dengan penuh kebebasan.
“Masyarakat Halmahera Selatan harus bisa memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh para calon, bukan karena terpengaruh oleh bantuan-bantuan sosial,” katanya. Ikbal menambahkan bahwa inilah saat yang tepat bagi Bawaslu untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga netralitas dan mencegah praktik politik uang maupun bentuk lain dari pengaruh yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Ikbal juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan penyaluran bantuan sembako ini. Ia menyatakan siap melaporkan ke Bawaslu jika ditemukan indikasi adanya praktik-praktik yang mengarah pada upaya mempengaruhi pemilih melalui distribusi bantuan. "Kami dari Sahabat BK akan turut aktif dalam mengawasi penyaluran bantuan sembako ini, demi terciptanya pilkada yang jujur dan adil," tambah Ikbal.
Ikbal berharap agar Bawaslu dan pemerintah daerah dapat bekerja sama untuk menjaga integritas pilkada, tanpa memanfaatkan bantuan sosial sebagai alat politik. “Kami ingin pilkada ini menjadi momen bersih bagi masyarakat Halmahera Selatan untuk memilih pemimpin terbaik tanpa pengaruh dari bentuk-bentuk bantuan yang merusak. Ini saatnya kita bersama-sama menciptakan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat,” tutup Ikbal.
Desakan Ikbal ini menggambarkan harapan masyarakat yang menginginkan pilkada yang transparan dan bebas dari praktik manipulasi. Dengan pengawasan ketat dari Bawaslu dan kesadaran masyarakat, diharapkan Pilkada serentak 2024 di Halmahera Selatan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh hati nurani rakyat.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment