Malut. INVESTIGASI. - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dari retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel) telah menjadi sorotan utama dalam dinamika ekonomi daerah ini. Namun, keberhasilan ini justru menimbulkan dilema terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menurut beberapa pihak belum proporsional dengan potensi yang ada.
Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan retribusi TKA di Kabupaten Halmahera Selatan mencatatkan peningkatan drastis. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Halmahera Selatan, surplus PAD dari sektor ini mengalami lonjakan hingga 88 persen pada tahun 2024, dengan total pendapatan mencapai Rp 40 miliar. Angka ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mencerminkan potensi besar sektor ketenagakerjaan di wilayah ini.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Halmahera Selatan, Erwin Dudengo, dalam konfirmasi pada Kamis, 12 September 2024, mengungkapkan kegembiraannya atas capaian ini. Namun, di sisi lain, Erwin juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran dalam APBD yang dinilainya tidak sejalan dengan pencapaian tersebut.
Erwin menjelaskan bahwa meski PAD dari retribusi TKA meningkat tajam, alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pelatihan keterampilan tenaga kerja lokal masih sangat minim. Dalam APBD tahun 2024, anggaran untuk pelatihan keterampilan ini hanya berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Menurut Erwin, angka ini sangat jauh dari cukup untuk mendukung pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal, yang seharusnya menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah.
"Kami merasa Pesimis/Kecewa, bahwa peningkatan PAD yang merupakan hasil kerja keras Disnakertrans, namun nyatanya Pendapatan Anggaran Daerah yang memuncak tajam tidak seimbang dengan alokasi anggaran yang memadai Melalui APBD untuk pengembangan SDM lokal pada pelatihan teknis ketenagakerjaan," ujar Erwin.
Ia menambahkan bahwa minimnya anggaran untuk pelatihan keterampilan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pelatihan yang dapat diberikan, tetapi juga membatasi jumlah tenaga kerja lokal yang dapat mengikuti program-program tersebut. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang, di mana tenaga kerja lokal tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang semakin banyak beroperasi di wilayah Halmahera Selatan.
Erwin juga memaparkan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama dengan adanya peningkatan PAD dari sektor TKA. Ia menilai bahwa investasi yang lebih besar dalam pelatihan keterampilan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal pening.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment