Polri Bicara Equality Before the Law, Hasil Sidang KKEP EHS Kini Dinanti Publik - Investigasi Warta Global

Mobile Menu

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

Polri Bicara Equality Before the Law, Hasil Sidang KKEP EHS Kini Dinanti Publik

Tuesday, 17 November 2026


Poto Istimewa 

JAKARTA – WartaGlobal.Id

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum kembali menjadi sorotan setelah Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026), di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Sidang tersebut bukan sekadar agenda pemeriksaan etik internal. Perkara ini menjadi momentum untuk menguji konsistensi Polri dalam menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap anggotanya sendiri.

EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketika EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam proses penegakan kode etik.

Menurutnya, setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi institusional. Prinsip equality before the law tidak boleh hanya menjadi slogan komunikasi publik, tetapi harus tercermin dalam proses pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan majelis, hingga penjatuhan putusan.

Sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo, dengan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua serta tiga perwira tinggi lainnya sebagai anggota komisi.

Persidangan juga melibatkan dua pendamping hukum dari Divkum Polri, dua personel Divpropam sebagai penuntut, serta Kompolnas sebagai unsur pengawasan eksternal.

Keterlibatan unsur pengawasan eksternal diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemeriksaan, terutama karena dugaan pelanggaran menyangkut penggunaan kewenangan di lingkungan Bareskrim Polri.

Ada tiga hal yang patut menjadi perhatian dalam perkara ini.

Pertama, kepastian mengenai tindakan yang diduga melanggar kode etik dan prosedur kedinasan.

Kedua, objektivitas pembuktian dan pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan jabatan.

Ketiga, konsistensi penegakan hukum apabila pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran lain yang masuk dalam ranah pidana.

Polri menyatakan akan menyampaikan hasil resmi setelah seluruh rangkaian persidangan selesai.

Kini, publik menunggu bukan hanya siapa yang dinyatakan melanggar, tetapi juga bagaimana institusi memastikan bahwa kewenangan kepolisian tetap berada dalam koridor hukum.

Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak dibangun melalui slogan antimpunitas, melainkan melalui keberanian menegakkan aturan secara adil, transparan, dan tanpa pandang jabatan.

Karya Jurnalis.

Memuat konten...