Sorotan ini muncul ketika ruang fiskal Pemerintah Kota Ternate tengah mengalami tekanan. Dalam pemberitaan mengenai rekaman rapat internal DPRD, sejumlah anggota dewan disebut membahas tiga opsi tersebut untuk dibawa dalam komunikasi dengan pemerintah daerah.
Ketua Umum PP FORMAPAS MALUT, Riswan Sanun, menilai pembahasan tersebut memperlihatkan persoalan serius mengenai skala prioritas dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
«“Rakyat terus diminta memahami efisiensi dan keterbatasan fiskal, tetapi ketika berbicara tentang kepentingan internal DPRD, yang muncul justru pembahasan tunjangan, perjalanan dinas dan pokir. Publik wajar bertanya: sebenarnya siapa yang sedang diprioritaskan?”»
Menurut Riswan, DPRD memang memiliki hak dan fungsi dalam pembahasan APBD. Namun, hak tersebut harus berjalan bersama tanggung jawab moral untuk memastikan uang rakyat digunakan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak.
«“Jangan sampai DPRD terlihat lebih sibuk menghitung berapa tambahan tunjangan dan perjadin yang bisa diperoleh daripada menghitung berapa banyak persoalan rakyat yang belum diselesaikan.”»
FORMAPAS MALUT menilai APBD bukan ruang untuk memperbesar fasilitas lembaga politik, melainkan instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap usulan tambahan anggaran DPRD harus terbuka, berapa nilainya, apa urgensinya, apa manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap kemampuan fiskal daerah.
«“Kalau benar-benar untuk rakyat, buka datanya. Jangan hanya bicara kepentingan lembaga. Rakyat berhak tahu berapa anggaran yang diminta, untuk apa, dan apa manfaatnya bagi mereka.”»
Riswan menegaskan, kritik FORMAPAS bukan berarti menolak hak keuangan DPRD. Yang dipersoalkan adalah prioritas ketika kondisi fiskal daerah sedang terbatas.
«“Jangan sampai rakyat diminta berhemat, pelayanan publik diminta efisien, tetapi lembaga politik justru sibuk memperjuangkan tambahan fasilitasnya sendiri. Ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi soal kepantasan dan keberpihakan anggaran.”»
FORMAPAS MALUT mendesak DPRD Kota Ternate membuka secara transparan seluruh pembahasan mengenai kenaikan tunjangan, perjadin dan pokir, termasuk dasar hukum, besaran anggaran, sumber pembiayaan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
“DPRD adalah wakil rakyat, bukan lembaga yang berdiri di atas rakyat. Kalau uangnya uang rakyat, maka pertanggungjawabannya juga harus kepada rakyat,” tegas Riswan.
Menurut FORMAPAS MALUT, ukuran keberhasilan DPRD bukan seberapa besar fasilitas yang berhasil diperjuangkan, melainkan seberapa besar kepentingan masyarakat yang berhasil dikawal.
“Jangan sampai kursi rakyat justru lebih sibuk mengurus kenyamanan penghuninya daripada penderitaan rakyat yang memilihnya,” tutup Riswan Sanun.
Polemik ini mencuat setelah beredarnya rekaman pembahasan internal DPRD Kota Ternate pada awal September 2026. Dalam rekaman yang beredar, sejumlah anggota DPRD disebut membahas tiga kepentingan anggaran tersebut untuk didorong kepada Pemerintah Kota Ternate.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate dari Fraksi Gerindra, Zulfikri Andili, dalam rekaman tersebut meminta Badan Anggaran (Banggar) DPRD menekan Pemerintah Kota Ternate agar usulan kenaikan tunjangan dan peningkatan kapasitas perjalanan dinas dapat diloloskan.
“Tiga opsi ini menurut saya sangat penting,” kata Zulfikri dalam rekaman tersebut.
Pembahasan internal DPRD tersebut juga memperlihatkan adanya perdebatan mengenai kepentingan mana yang harus lebih dulu dibawa ke pemerintah daerah
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, Nurlaela Syarif, meminta anggota DPRD menyatukan kepentingan sebelum membawa usulan tersebut kepada pemerintah daerah.
“Kira-kira mana yang paling bisa kita negosiasi dengan pemerintah daerah,” kata Nurlaela.
Ia mengingatkan anggota DPRD agar tidak membawa kepentingan masing-masing tanpa kesepakatan bersama.
“Jangan torang (kita) sendiri yang bakalai deng tong sandiri punya kepentingan. Yang satu punya lain, yang satu lagi punya lain, trada yang dong perjuangkan, foya samua. Tidak ada kesepakatan apa yang menjadi tujuan kita bersama,” ujarnya dengan nada tinggi.
Menurut Nurlaela, seluruh opsi memiliki risiko sehingga perlu dibicarakan secara bersama-sama. Ia meminta pembahasan pokir, perjalanan dinas dan tunjangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Jangan yang satu pokir, yang satu perjalanan dinas, yang satu lagi tidak akan pernah habis-habis, jadi kalau kita sendiri saja baku pukul di dalam buat apa,” ungkapnya.
Ia kemudian meminta DPRD menentukan kebutuhan yang paling penting dan realistis untuk diperjuangkan kepada pemerintah daerah
“Coba putuskan apa yang paling kita butuhi, supaya jangan kita kesana kemari tidak ada hasilnya,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate dari Partai PPP, Muzakir Gamgulu, dalam rekaman yang sama menyatakan usulan tersebut tidak bertentangan dengan aturan.
“Usulan yang kita sampaikan itu tidak menabrak aturan kok,” ujar Muzakir.
Ia menyebut tiga kepentingan yang dibahas adalah kenaikan tunjangan, pokir dan peningkatan kapasitas perjalanan dinas.
“Jadi kalau ada teman-teman yang berkeinginan tunjangan naik, pokir juga tetap jalan, peningkatan kapasitas perjadin. Jadi kita bawa tiga-tiga kasana nanti fraksi berikan pandangan umum ke Walikota,” jelasnya.
Muzakir mengatakan keputusan akhir tetap perlu mempertimbangkan sikap pemerintah daerah.
“Jadi kalau walikota tentukan yang mana kita harus dengar, jangan kita pertahankan kita punya masing-masing,” katanya lagi.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate dari Fraksi PKB, Farijal S. Teng, juga menyebut tiga opsi tersebut dapat dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Jadi ada tiga opsi yang harus kita bawa. Opsi kesatu itu bisa saja soal pokir, tunjangan, maupun perjadin,” saran Farijal.
Farijal meminta setiap opsi dihitung secara konkret agar besaran anggaran yang akan didorong dapat diketahui.
“Sekarang coba dibuat desainnya supaya kita tahu, kalau peningkatan kapasitas perjadin yang didorong itu berapa? Tambahan tunjangan itu berapa?” ujar Farijal.
Menurut Farijal, besaran anggaran diperlukan agar DPRD mengetahui porsi masing-masing opsi sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan.
“Supaya tiga opsi ini sudah diputuskan pak wali kita terima saja yang penting kita tahu porsi yang didorong itu gimana,” ungkap Farijal.
Redaksi:Arjun
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
