Kemarau Panjang dan Karhutla Picu Krisis Air Bersih, Warga Pertanyakan Pemerataan Layanan PDAM
Kalbar.INVESTIGASI.WARTAGLOBAL.id-Kubu Raya Rabu 2 Agustus 2026 Krisis akibat kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kini semakin menghimpit masyarakat. Tak hanya harus menghirup udara yang diselimuti kabut asap, warga di Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, juga mulai kesulitan mendapatkan air bersih.
Air sungai yang selama ini menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat disebut warga mulai terasa asin. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk memasak, minum, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
Ironisnya, Sungai Rengas berada di wilayah yang berbatasan dan sangat dekat dengan Kota Pontianak. Namun hingga kini, masyarakat setempat mengaku belum menikmati layanan air perpipaan secara memadai. Kondisi itu kembali menjadi sorotan ketika kemarau panjang membuat sumber air masyarakat semakin sulit diandalkan.
Warga pun terpaksa mengandalkan kios pengisian air galon. Masalahnya, tingginya kebutuhan membuat antrean semakin panjang. Warga disebut harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan air. Bahkan harga air galon diklaim mengalami kenaikan sekitar 30 persen dibandingkan kondisi normal.
Masyarakat kini meminta pemerintah tidak tinggal diam dan segera mengevaluasi pelayanan PDAM. Warga mempertanyakan mengapa penyaluran air bersih belum dirasakan masyarakat Sungai Rengas, padahal wilayah lain di Kubu Raya yang juga berbatasan dengan Kota Pontianak telah mendapatkan layanan air perpipaan.
Salah satu wilayah yang menjadi pembanding warga adalah Desa Kapur. Menurut masyarakat, desa tersebut yang juga berada di kawasan perbatasan Kota Pontianak sudah mendapatkan layanan air, sementara warga Sungai Rengas masih harus berjibaku mencari air bersih ketika kondisi kemarau semakin parah.
“Kami meminta pemerintah mengevaluasi PDAM. Kenapa Sungai Rengas sampai sekarang belum mendapatkan layanan air bersih? Desa lain yang berbatasan dengan Pontianak seperti Desa Kapur sudah ada layanan air, kenapa kami belum?” kata seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Warga menilai persoalan ini bukan sekadar soal fasilitas, tetapi menyangkut pemerataan pelayanan dasar. Apalagi ketika kemarau panjang dan karhutla terjadi bersamaan, masyarakat yang tidak memiliki akses air perpipaan menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
“Apakah pemimpin kita peduli kepada rakyat? Negara menghabiskan banyak uang untuk mereka agar melayani rakyat. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, kami justru harus antre berjam-jam dan membeli dengan harga lebih mahal,” ujar warga tersebut.
Kondisi ini semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pengelola layanan air bersih. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa yang menjadi kendala sehingga jaringan pelayanan air belum menjangkau Sungai Rengas, apakah persoalannya berkaitan dengan jaringan, kapasitas produksi, investasi, perencanaan, atau faktor teknis lainnya.
Masyarakat juga meminta agar pemerintah tidak hanya hadir ketika terjadi krisis. Distribusi air bersih darurat dapat menjadi solusi jangka pendek, tetapi perlu ada kepastian mengenai rencana penyediaan layanan air perpipaan yang berkelanjutan bagi masyarakat Sungai Rengas.
Di tengah kabut asap yang belum kunjung reda, sumber air masyarakat mulai terasa asin dan harga air bersih meningkat, warga kini menunggu jawaban pemerintah.
Jika desa yang berada di kawasan perbatasan Kota Pontianak sudah dapat menikmati layanan air, mengapa Sungai Rengas masih harus berjuang mendapatkan air bersih?
Pertanyaan itu kini bukan hanya menjadi keluhan warga, tetapi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa pemerataan pelayanan publik benar-benar berlaku bagi seluruh masyarakat.
Editor :Andi.S/ Muchlisin
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
