Ternate, Investigasi.WartaGlobal.id – Dugaan pemukulan terhadap seorang jurnalis di Kota Ternate tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga membuka tabir persoalan yang lebih dalam: bagaimana kekuasaan merespons kritik dan kerja-kerja pers di ruang publik.
Insiden yang terjadi di tengah agenda Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Maluku Utara itu seharusnya menjadi momentum evaluasi terbuka. Namun yang muncul justru sebaliknya. Respons panitia dinilai cenderung defensif dan berupaya meredam eskalasi informasi.
Ketua panitia Musda, Arifin Jafar, yang juga menjabat Sekretaris DPD I Partai Golkar Maluku Utara, memilih sikap yang menuai polemik. Dalam pernyataan singkatnya, ia meminta agar insiden tersebut tidak diperbesar.
“Babadiam kabawa, jangan kasih besar,” ujarnya.
Pernyataan itu tidak berdiri dalam ruang hampa. Di tengah dugaan kekerasan terhadap jurnalis, sikap tersebut justru memunculkan kesan kuat adanya upaya “mencari aman” secara politik, ketimbang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Padahal, dalam konteks demokrasi, setiap dugaan pelanggaran terhadap pers harus direspons secara terbuka, bukan diredam.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Setiap bentuk kekerasan atau intimidasi merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya menyasar individu, tetapi juga mengancam kebebasan informasi publik. Kode Etik Jurnalistik menempatkan independensi dan keselamatan jurnalis sebagai prinsip fundamental yang tidak bisa ditawar.
Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kementerian maupun ajudan yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Kekosongan informasi ini justru mempertegas adanya celah dalam penanganan kasus, sekaligus memicu spekulasi publik.
Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi ancaman nyata di Indonesia. Dalam sejumlah kasus, pola yang muncul relatif serupa: minimnya transparansi, lambannya klarifikasi, serta kecenderungan meredam isu di tingkat elite.
Peristiwa di Ternate kini menjadi cermin. Apakah institusi politik mampu berdiri di sisi keterbukaan, atau justru memilih jalan aman dengan membungkam persoalan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan kualitas demokrasi di daerah.
Seorang jurnalis yang berada di lokasi kejadian menegaskan, “Yang kami butuhkan bukan imbauan untuk diam, tapi jaminan bahwa kerja jurnalistik dilindungi dan dihormati.” Red/*
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
