Jakarta, WartaGlobal.id - Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memilih “jadi petani” ketimbang melihat Polri berada di bawah kementerian terdengar gagah. Heroik. Bahkan emosional.
Namun publik justru bertanya: apa yang sebenarnya sedang dipertahankan? Independensi untuk melayani rakyat, atau kenyamanan kekuasaan yang minim pengawasan?
Rakyat belum lupa. Kepercayaan publik terhadap Polri pernah ambruk, bukan karena framing media, tetapi oleh ulah perwira tinggi sendiri. Kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa adalah bukti telanjang. Dua jenderal, dua skandal, dua luka besar dalam sejarah penegakan hukum.
Independensi yang tidak diimbangi kontrol ketat berubah menjadi ruang bebas bagi “raja-raja kecil”. Mereka kebal, arogan, dan merasa tak tersentuh.
Di lapangan, rakyat kecil tahu betul rasanya mencari keadilan. Tagar “No Viral, No Justice” bukan tren iseng, tapi jeritan kolektif. Laporan sering mandek, kecuali sudah viral. Hukum bergerak cepat jika kamera menyala.
Di titik ini, slogan “Presisi” kerap terdengar hambar. Gagah di baliho, rapuh di kantor pelayanan.
Maka ketika publik menggulirkan wacana Polri di bawah kementerian, itu bukan upaya melemahkan. Itu adalah teriakan minta diawasi. Minta dilindungi dari arogansi aparat.
Rakyat tidak butuh Kapolri yang siap jadi petani. Rakyat butuh polisi yang siap melayani.
Jika Polri bersih, profesional, dan adil, independensi pasti didukung.
Tapi jika independensi terus dijadikan tameng oknum, maka perubahan struktural adalah harga yang harus dibayar.
Publik rindu polisi pengayom.
Bukan polisi yang ingin dilayani.
Suara Rakyat / Ruang Redaksi (Penulis : Isbat Usman)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
