Jakarta, WartaGlobal.id - Di atas kertas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia hanya menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta per bulan. Namun, sederet tunjangan, fasilitas rumah dinas, biaya komunikasi, dan kompensasi kerja membuat total penghasilan resmi mereka menembus Rp65,6 juta per bulan.
Angka ini dikonfirmasi oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR, pasca penghapusan tunjangan rumah yang mulai berlaku pada Agustus 2025.
Namun, di balik angka resmi itu, terselip sisi gelap yang sulit dilacak — dugaan pendapatan tak resmi yang bersumber dari gratifikasi, fee proyek, hingga permainan anggaran.
Dalam berbagai kasus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai gratifikasi yang diterima oknum anggota dewan bahkan mencapai miliaran rupiah dalam satu transaksi, jauh melampaui total gaji resmi mereka selama setahun.
Kasus e-KTP menjadi contoh paling telanjang. Aliran dana proyek mencapai lebih dari Rp2 triliun, dan sejumlah anggota DPR disebut menerima bagian hingga ratusan juta rupiah per orang. Pola serupa berulang dalam proyek pengadaan di sektor energi, infrastruktur, hingga pendidikan, di mana “jatah komisi” menjadi rahasia umum yang tidak pernah tercatat dalam laporan keuangan negara.
Seorang sumber internal di DPR mengungkapkan bahwa praktik semacam ini berakar pada mahalnya biaya politik.
“Untuk satu kursi di Senayan, bisa habis sampai Rp20 miliar. Setelah duduk, sebagian besar hanya berpikir bagaimana mengembalikan modal,” ujarnya kepada WartaGlobal.id.
Ironisnya, di tengah sorotan publik soal efisiensi dan moralitas politik, mayoritas anggota DPR memilih diam. Transparansi yang dijanjikan hanya sebatas angka di atas kertas, sementara arus uang gelap tetap mengalir di balik meja rapat, proposal aspirasi, dan proyek daerah pemilihan.
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
