Agus Harimurti Yudhoyono Dilantik Sebagai Menteri ATR/BPN: Partai Demokrat Resmi Bergabung dalam Kabinet Jokowi

INVESTIGASI, Jakarta - 21 Februari 2024 - Pagi ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah resmi dilantik sebagai Menteri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggantikan Hadi Tjahjanto, yang sisa masa jabatannya berada di bawah pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024. Proses pelantikan dilangsungkan di Istana Kepresidenan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dimulai pukul 10.00 WIB.

Dalam acara tersebut, AHY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, tiba di Istana melalui pintu rahasia yang biasa disebut pintu Bali, didampingi oleh istri, ibu, dan adiknya. Meskipun tidak tampak hadir secara fisik, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ayah dari AHY, telah memberikan restu atas penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dan mendoakan agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Keputusan Jokowi untuk mengangkat AHY sebagai Menteri ATR/BPN dipilih karena AHY telah memutuskan untuk masuk dalam kabinet Indonesia Maju setelah sepuluh tahun menjadi partai oposisi.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa penunjukan AHY tidak menimbulkan masalah, mengingat sebelumnya Partai Demokrat telah berkoalisi dengan Prabowo Subianto, yang semakin memperkuat pemerintahan Jokowi. "Tidak ada masalah, Partai Demokrat kan sebelumnya diketahui telah berkoalisi dengan Pak Prabowo Subianto pada Pilpres yang lalu ya," ujar Airlangga.

Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dianggap sebagai geft atau hadiah karena dukungannya terhadap Prabowo. Meskipun sebelumnya Partai Demokrat telah diajak berkoalisi dalam pemerintahan Jokowi, namun ditolak oleh PDIP. Kini, Jokowi terlihat lebih independen, sehingga tidak ada hambatan signifikan bagi Partai Demokrat untuk masuk dalam komposisi Indonesia Maju.

Perlu dicatat bahwa selama pemerintahan Jokowi, telah dilakukan reshuffle sebanyak sebelas kali, dengan komposisi pemerintahan periode kedua melibatkan delapan partai politik dan satu partai oposisi. Ini merupakan koalisi terbesar dalam sejarah Indonesia. Saat ini, dukungan pemerintah mencapai 91%, dengan pengecualian jika terjadi perubahan dari PDIP, Nasdem, PPP, PKB, dan sikap Presiden.

Terlebih lagi, Prabowo telah berjanji untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi jika terpilih menjadi presiden. Hubungannya yang baik dengan Megawati Soekarnoputri, serta Partai Gerindra yang tidak memiliki masalah dengan PDIP, semakin memperkuat stabilitas politik di Indonesia.

Melann!*

KALI DIBACA