Diduga Lemahnya Pengawasan Terhadap Kontraktor, PHR Bungkam Terkait Persoalan Limbah.

INVESTIGASI RIAU - Permasalahan limbah di Wilayah Kerja (WK) Rokan milik Pertamina Hulu Rokan (PHR) masih menjadi sorotan tajam, terutama terkait pertanggungjawaban atas limbah yang mencemari lingkungan. Meskipun telah diadakan pertemuan di Kantor Kepenghuluan Teluk Berembun, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, beberapa waktu lalu, namun masalah ini belum menemui titik terang.

Hery Wahyudi, dalam konferensi pers kepada awak media, menyampaikan bahwa upayanya berkomunikasi dengan pihak PHR belum mendapat respons yang serius. Bahkan, saat menanyakan pertanggungjawaban limbah kepada Vice Presiden PHR, beliau bungkam tanpa memberikan informasi yang memadai.

"Dalam percakapan WhatsApp tersebut, beliau (Vice Presiden PHR) menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan informasi bahwa PT Asrindo Citra Seni Satria (ACS) 19, yang diduga sebagai pelaku pembuangan limbah sembarangan, adalah pelaku sebenarnya," ungkap Hery.

Hery mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap anak perusahaan atau kontraktor PHR menjadi faktor kritis dalam penanganan masalah ini. Dia menduga bahwa ketidakjelasan tanggung jawab dan penyelesaian masalah limbah disebabkan oleh kelemahan pengawasan kinerja kontraktor oleh PHR.

Dalam konteks ini, Hery meminta Pertamina dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengevaluasi kinerja pejabat PHR WK Rokan. Selain itu, pihaknya meminta Balai Gakkum KLHK Seksi Wilayah 2 untuk segera menindaklanjuti laporan tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir.

Carlos Roshan, perwakilan DLH Kabupaten Rokan Hilir, menambahkan bahwa ia berharap Balai Gakkum KLHK segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait limbah. Dia juga menginginkan agar PHR WK Rokan dan kontraktornya segera menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat yang menjadi pemilik lahan terdampak.

Hingga berita ini diturunkan, Balai Gakkum KLHK Seksi Wilayah 2 belum memberikan penjelasan kepada pihak keluarga terdampak, menambah ketidakpastian terkait penanganan permasalahan limbah ini.

Sumber: Masyarakat Pemilik Lahan

Rilis: Heri Wahyudi

KALI DIBACA