
BONE – Investigasi Warta Global.id | Sulawesi Selatan.
-- Pelaksanaan proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMP Al Islam, Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan tim investigasi Warta Global.id.
Proyek revitalisasi dengan nilai anggaran sebesar Rp1.051.760.000 tersebut menuai sejumlah pertanyaan setelah tim investigasi melakukan penelusuran langsung ke lokasi pada Senin, 2 November 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan HMS bersama tim investigasi, ditemukan sejumlah pekerja yang diduga belum menerapkan standar keselamatan kerja secara memadai. Beberapa pekerja terlihat tidak mengenakan pakaian kerja, sementara pekerja lainnya diduga tidak menggunakan helm keselamatan saat berada di area konstruksi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran negara tersebut.
Selain persoalan keselamatan pekerja, tim investigasi juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan material, khususnya besi yang disebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Standar mutu material serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) juga menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapatkan penjelasan.
Dugaan Pemberian Amplop kepada Jurnalis, Nama Andi Tenri Disebut
Persoalan lain yang menjadi perhatian tim investigasi adalah dugaan pemberian amplop kepada jurnalis setelah kegiatan penelusuran di lingkungan sekolah.
Menurut keterangan HMS, setelah menyelesaikan kunjungan investigasi dan berpamitan untuk meninggalkan lokasi, seorang guru berinisial Marfia diduga memberikan sebuah amplop kepadanya.
Guru tersebut, menurut penuturan HMS, menyampaikan bahwa pemberian amplop itu merupakan perintah Kepala SMP Al Islam Wellulang, Andi Tenri.
Namun, HMS menegaskan bahwa dirinya menolak pemberian tersebut dan tidak menerima uang maupun bentuk pemberian apa pun dari pihak sekolah.
HMS menyatakan bahwa peristiwa tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka, terutama mengenai siapa yang menginisiasi pemberian amplop, apa maksud dan tujuannya, serta apakah benar terdapat instruksi dari kepala sekolah sebagaimana disampaikan oleh guru tersebut.
Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, HMS mengaku telah berupaya menghubungi Marfia melalui sambungan telepon. Namun, nomor yang bersangkutan disebut tidak lagi dapat dihubungi karena diduga telah memblokir kontak HMS.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh konfirmasi mengenai alasan tidak dapat dihubunginya nomor tersebut maupun kebenaran dugaan instruksi pemberian amplop yang disebut-sebut berasal dari kepala sekolah.
Tanggung Jawab Kepala Sekolah dan P2SP Dipertanyakan
Dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, pengelolaan kegiatan melibatkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan unsur kepengurusan dan pelaksana sesuai ketentuan serta petunjuk teknis program.
Kepala sekolah memiliki tanggung jawab sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam mendukung pengelolaan program, pengawasan, fasilitasi, transparansi, serta pemenuhan kewajiban administrasi dan pertanggungjawaban.
Sementara itu, pelaksanaan teknis pembangunan dilakukan oleh unsur pelaksana yang ditetapkan dalam struktur P2SP.
Oleh karena itu, pembagian tugas dan tanggung jawab antara kepala sekolah, P2SP, serta pihak-pihak yang terlibat perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran revitalisasi tersebut.
Tim investigasi menilai terdapat beberapa aspek yang perlu diklarifikasi dan diperiksa, antara lain:
1. Kesesuaian penggunaan besi dan material lainnya dengan RAB serta spesifikasi teknis.
2. Kualitas material yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.
3. Kesesuaian volume pekerjaan dengan perencanaan.
4. Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
5. Kelengkapan dokumen pembelian material dan administrasi pertanggungjawaban.
6. Pembagian tugas serta tanggung jawab kepala sekolah dan P2SP.
Inspektorat dan APH Diminta Turun Tangan
Atas sejumlah temuan dan informasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Bone serta Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara objektif terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi SMP Al Islam Wellulang.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berfokus pada dokumen administrasi, tetapi juga mencakup RAB, spesifikasi teknis atau bestek, bukti pembelian material, volume pekerjaan, laporan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan fisik bangunan di lapangan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan realisasi pekerjaan, perlu dilakukan pendalaman sesuai mekanisme pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran negara sebesar Rp1,05 miliar benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sarana pendidikan.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik, Warta Global.id membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala SMP Al Islam Wellulang, Andi Tenri, maupun pihak P2SP untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Dalam upaya konfirmasi, HMS menyampaikan bahwa Kepala Sekolah Andi Tenri tidak berada di tempat ketika tim investigasi melakukan kunjungan.
Karena itu, penjelasan langsung dari Andi Tenri masih diperlukan, khususnya mengenai pengelolaan anggaran revitalisasi, dugaan ketidaksesuaian material, penerapan K3, serta informasi mengenai dugaan pemberian amplop kepada jurnalis yang disebut-sebut atas perintah dirinya.
Warta Global.id menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan. Seluruh dugaan yang disampaikan tetap memerlukan klarifikasi dan pembuktian melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Jurnalis: HMS
Investigasi Warta Global.id | Sulawesi Selatan

