DIDUGA SURUHAN PT ENZO STONE INTIMIDASI PENGURUS KNPI SUMUT! Ahmad Zulfikar: Jangan Ada Pihak Kebal Hukum, Intimidasi Harus Diusut Tuntas! - Investigasi Warta Global

Mobile Menu

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

DIDUGA SURUHAN PT ENZO STONE INTIMIDASI PENGURUS KNPI SUMUT! Ahmad Zulfikar: Jangan Ada Pihak Kebal Hukum, Intimidasi Harus Diusut Tuntas!

Friday, 20 November 2026

DELI SERDANG – InvestigasiWartaGlobal.id | Dugaan intimidasi terhadap Muhammad Zulfahri Tanjung, salah seorang pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, semakin menjadi perhatian. Di tengah perjuangannya mengawal aspirasi masyarakat Dusun II, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, muncul dugaan ancaman yang disebut-sebut berasal dari oknum yang diduga memiliki keterkaitan dengan PT Enzo Stone.

Persoalan ini bukan lagi sekadar komunikasi yang tidak harmonis antara masyarakat dan perusahaan. Dugaan ancaman terhadap seseorang yang sedang mengawal aspirasi warga merupakan persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum.

Terlebih, KNPI merupakan organisasi kepemudaan yang memiliki peran sosial dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, membangun komunikasi, serta mendorong penyelesaian persoalan publik melalui mekanisme yang sah.

"SI TANJUNG ITU NANTI KU GULUNG!" UCAPAN BERNADA ANCAMAN JADI SOROTAN

Muhammad Zulfahri Tanjung mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh informasi dari masyarakat mengenai pernyataan seorang oknum yang diduga memiliki hubungan dengan pihak perusahaan.

Ucapan tersebut, sebagaimana dituturkan Zulfahri, berbunyi:

"Si Tanjung itu nanti ku gulung. Bilang sama Tanjung itu suruh jumpai saya."

Zulfahri menilai pernyataan tersebut bukan sekadar ajakan untuk bertemu, melainkan mengandung pesan intimidatif yang patut dipertanyakan.

"Kalau memang ada persoalan dengan saya, silakan datang dan bicarakan secara terbuka. Jangan menyampaikan kalimat bernada ancaman melalui masyarakat. Saya mengawal aspirasi warga, bukan mencari permusuhan dengan siapa pun," ungkapnya.

Muncul pertanyaan serius: siapa sebenarnya oknum yang menyampaikan ucapan tersebut? Apa kapasitasnya? Apakah benar memiliki hubungan dengan PT Enzo Stone? Dan apakah ada pihak lain yang mengetahui atau terlibat?

Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui klarifikasi dan pemeriksaan fakta secara objektif.

SCREENSHOT PEMBERITAAN DIKIRIM KE PIMPINAN PT ENZO STONE

Tidak hanya dugaan ancaman verbal, Zulfahri juga mengungkapkan adanya komunikasi WhatsApp dengan salah seorang pengawas PT Enzo Stone.

Menurut keterangannya, dirinya sebelumnya menghubungi salah seorang pengurus perusahaan dengan maksud meminta agar pihak perusahaan bersedia bertemu langsung dengan masyarakat Dusun II, Desa Purwodadi.

Namun, ia mengaku mendapati pemberitaan yang dibuatnya justru di-screenshot oleh pihak yang disebut sebagai pengurus perusahaan dan dikirimkan kepada pimpinan PT Enzo Stone.

Zulfahri mempertanyakan maksud tindakan tersebut. Ia menduga rangkaian komunikasi itu berpotensi menjadi tekanan psikologis terhadap dirinya.

Jika perusahaan merasa keberatan terhadap pemberitaan atau aktivitas pengawalan masyarakat, mekanisme klarifikasi dan hak jawab telah tersedia. Mengapa tidak menggunakan jalur komunikasi resmi dan terbuka?

Hingga berita ini diterbitkan, maksud pengiriman screenshot tersebut masih membutuhkan penjelasan dari pihak perusahaan.

ZULFAHRI: JIKA TERJADI KEKERASAN, SAYA TEMPUH JALUR HUKUM!

Zulfahri menegaskan tidak akan terpancing melakukan tindakan emosional. Ia memilih menempuh mekanisme organisasi dan jalur hukum apabila dugaan intimidasi berkembang menjadi tindakan kekerasan.

"Saya tidak ingin mengambil tindakan sendiri. Jika sampai terjadi penganiayaan terhadap diri saya, tentu saya akan mengambil langkah hukum dan berkoordinasi dengan Ketua DPD KNPI Sumut, Aldi Syahputra Siregar. Organisasi akan menentukan langkah sesuai mekanisme yang berlaku," tegasnya.

Ia menekankan bahwa perjuangannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan mengawal aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian.

AHMAD ZULFIKAR, S.H., M.H.: JANGAN ADA PIHAK KEBAL HUKUM, INTIMIDASI HARUS DIUSUT!

Praktisi Hukum Sumatera Utara, Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., menegaskan bahwa dugaan intimidasi terhadap seseorang yang sedang mengawal aspirasi masyarakat tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele.

Menurutnya, apabila benar terdapat tindakan mengancam, menekan, atau memaksa seseorang agar menghentikan aktivitasnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka perbuatan tersebut harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan ekonomi, jabatan, ataupun berada di balik kepentingan perusahaan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apabila terdapat dugaan ancaman atau intimidasi, harus dibuka secara terang, diperiksa, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila unsur pidananya terpenuhi," tegas Ahmad Zulfikar.

Ia menjelaskan bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 448 mengatur tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kondisi sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

Sementara itu, Pasal 20 KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sesuai persyaratan hukum.

"Artinya, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan atas perintah atau anjuran pihak lain, maka keterlibatan pihak tersebut juga harus ditelusuri. Jangan hanya berhenti pada orang yang berada di lapangan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," lanjutnya.

Ahmad Zulfikar juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan hak yang dilindungi hukum.

Pasal 18 UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan undang-undang.

"Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan tekanan. Kritik dan aspirasi masyarakat tidak boleh dijawab dengan ancaman. Kalau ada keberatan, gunakan mekanisme hukum dan hak jawab. Jangan menciptakan suasana ketakutan bagi orang yang sedang menyuarakan kepentingan publik," tegasnya.

Ia juga mendorong agar pihak yang merasa mendapatkan ancaman segera mengamankan bukti, mencatat identitas saksi, dan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara profesional.

APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TELUSURI SIAPA DI BALIK DUGAAN INTIMIDASI

Dugaan ancaman terhadap pengurus KNPI Sumut ini membutuhkan penelusuran serius. Aparat penegak hukum perlu mendalami identitas oknum yang menyampaikan pernyataan tersebut, mendengar keterangan masyarakat yang menjadi sumber informasi, serta memeriksa bukti komunikasi yang diklaim dimiliki Zulfahri.

Tidak boleh ada pembiaran apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Di sisi lain, manajemen PT Enzo Stone juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan keterlibatan oknum yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan perusahaan.

Apakah oknum tersebut merupakan pekerja, pengawas, atau pihak luar? Apakah manajemen mengetahui adanya pernyataan bernada ancaman tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini layak dijawab demi menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.

JANGAN JADIKAN KEKUATAN PERUSAHAAN SEBAGAI ALAT MEMBUNGKAM ASPIRASI RAKYAT!

Persoalan masyarakat Dusun II, Desa Purwodadi, tidak semestinya berkembang menjadi konflik akibat komunikasi yang tertutup dan dugaan tekanan terhadap pihak yang mengawal aspirasi.

Masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat. Organisasi kepemudaan memiliki ruang menjalankan fungsi pengawalan sosial. Perusahaan pun memiliki hak membela kepentingannya melalui jalur yang sah.

Namun, tidak seorang pun berhak menggunakan ancaman dan kekerasan untuk membungkam hak orang lain.

InvestigasiWartaGlobal.id menegaskan, dugaan intimidasi ini harus dibuka secara terang. Jika benar ada pihak yang mengancam atau menggerakkan orang lain untuk menekan pengawal aspirasi masyarakat, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kepentingan perusahaan.

Pihak PT Enzo Stone tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh materi pemberitaan ini.

Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung
Editor: Zulkarnain Idrus

Memuat konten...