
BONE – Investigasi Warta Global.id | Sulawesi Selatan.
-- Dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri 264 Padaelo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, turut mendapat perhatian Lembaga Aspirasi Nusantara (LAN) Provinsi Sulawesi Selatan.
Sekretaris DPW LAN Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Karaeng M. Saleh, S.H., M.H., angkat bicara terkait penggunaan anggaran revitalisasi sebesar Rp916.302.708 yang kini menjadi sorotan.
Dalam keterangannya pada Jumat, 20 November 2026, Karaeng M. Saleh menyampaikan bahwa pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum agar dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran negara dapat ditelusuri secara transparan dan objektif.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan melalui APBN harus diimbangi dengan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, spesifikasi material, serta volume pekerjaan yang sebenarnya.
Ia menilai, apabila terdapat indikasi penggelembungan anggaran atau ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik bangunan, hal tersebut perlu diperiksa secara serius oleh instansi berwenang.
LAN Sulsel mendorong agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada dokumen administrasi, tetapi juga dilakukan melalui pengecekan fisik bangunan, pengukuran volume pekerjaan, pemeriksaan material, serta pencocokan harga satuan dengan realisasi di lapangan.
Rencana membawa persoalan ini ke ranah hukum, lanjutnya, merupakan bentuk dorongan agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
Meski demikian, dugaan mark-up tersebut masih memerlukan pembuktian melalui audit dan pemeriksaan resmi. LAN Sulsel berharap Inspektorat Kabupaten Bone maupun Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan penelusuran secara profesional sesuai kewenangannya.
LAN SULSEL DORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
LAN Sulsel berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program revitalisasi SD Negeri 264 Padaelo dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penggunaan anggaran, realisasi pekerjaan, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
Langkah hukum yang direncanakan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong transparansi dan memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai peruntukannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya mark-up maupun kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan program tersebut.
Redaksi Warta Global.id tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada kepala sekolah serta seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Jurnalis: HMS

