Revitalisasi SD Negeri 263 Awang Tangka Rp924 Juta Jadi Sorotan, LAN Sulsel Desak Audit Dan Siap Melapor - Investigasi Warta Global

Mobile Menu

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

Revitalisasi SD Negeri 263 Awang Tangka Rp924 Juta Jadi Sorotan, LAN Sulsel Desak Audit Dan Siap Melapor

Friday, 20 November 2026

BONE – Investigasi Warta Global.id | Sulawesi Selatan. 
-- Dana revitalisasi pendidikan senilai Rp924.134.700 di SD Negeri 263 Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan. Dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis atau bestek mengemuka. Kondisi tersebut mendorong desakan agar penggunaan anggaran negara diperiksa secara menyeluruh.

Anggaran yang bersumber dari APBN melalui Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 tersebut dinilai perlu mendapatkan pengawasan serius, khususnya terkait kesesuaian nilai anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi material, serta kondisi fisik bangunan di lapangan.

Besarnya anggaran memunculkan pertanyaan publik mengenai proses perencanaan, pengelolaan, hingga realisasi pekerjaan. Dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen administrasi dan audit teknis oleh instansi yang berwenang.

SUMBER UNGKAP DUGAAN KEJANGGALAN, PEMERIKSAAN FISIK DIMINTA

Berdasarkan informasi seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi di sekolah tersebut.

Informasi itu kemudian menjadi perhatian tim investigasi Warta Global.id untuk melakukan penelusuran lapangan sekaligus meminta klarifikasi kepada pihak sekolah.

Saat tim media bersama penggiat lembaga mendatangi SD Negeri 263 Awang Tangka, seorang guru menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang menghadiri suatu kegiatan di luar Kabupaten Bone.

Dalam penelusuran tersebut, tim investigasi juga mempertanyakan keberadaan papan informasi kegiatan revitalisasi yang disebut tersimpan di bagian belakang sekolah.

Keberadaan papan informasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi, terutama menyangkut transparansi informasi kegiatan, nilai anggaran, pelaksana, serta jangka waktu pekerjaan.

Namun, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Diperlukan penjelasan dari pihak sekolah mengenai alasan dan kondisi penyimpanan papan informasi tersebut.

Karena kepala sekolah belum dapat ditemui, konfirmasi langsung belum berhasil diperoleh. Pihak sekolah tetap diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026: KETUA DPW LAN SULSEL SOROTI DUGAAN KETIDAKSESUAIAN BESTEK DAN RAB

Dalam wawancara dengan tim investigasi Warta Global.id pada Kamis, 19 November 2026, Ketua DPW Lembaga Aspirasi Nusantara (LAN) Provinsi Sulawesi Selatan turut menyoroti pelaksanaan program revitalisasi di SD Negeri 263 Awang Tangka.

Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap spesifikasi teknis atau bestek serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Ketua DPW LAN Sulsel menyatakan pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke instansi berwenang agar dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat diperiksa secara objektif, transparan, dan profesional.

Menurutnya, penggunaan dana negara yang mencapai Rp924 juta harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administrasi, tetapi juga harus mencocokkan laporan pertanggungjawaban dengan hasil pekerjaan fisik yang benar-benar terpasang.

Pihaknya mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap volume bangunan, kualitas material, harga satuan, spesifikasi teknis, gambar perencanaan, serta seluruh rincian anggaran yang telah direalisasikan.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan penyimpangan dan terdapat pihak yang terbukti bertanggung jawab, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KEPALA SEKOLAH BELUM MERESPONS KONFIRMASI MEDIA, PENJELASAN MASIH DINANTIKAN

Pada Kamis, 19 November 2026, tim investigasi Warta Global.id kembali berupaya menghubungi Kepala SD Negeri 263 Awang Tangka melalui sambungan telepon dan WhatsApp untuk meminta klarifikasi mengenai pelaksanaan program revitalisasi dengan anggaran Rp924.134.700.

Namun, hingga upaya konfirmasi tersebut dilakukan, tim belum memperoleh respons atau jawaban dari kepala sekolah.

Belum adanya respons membuat sejumlah pertanyaan tim media mengenai pelaksanaan kegiatan belum mendapatkan penjelasan langsung dari pihak sekolah.

Meski demikian, belum adanya jawaban tidak dapat serta-merta diartikan sebagai bentuk penghindaran ataupun bukti adanya penyimpangan.

Pada Jumat, 20 November 2026, HMS kembali berupaya menghubungi kepala sekolah melalui sambungan telepon seluler untuk meminta konfirmasi lanjutan. Namun, panggilan tersebut tidak diangkat.

Dengan demikian, hingga berita ini disusun, tim investigasi Warta Global.id belum berhasil memperoleh keterangan langsung dari kepala sekolah terkait penggunaan anggaran, rincian pekerjaan, volume pembangunan, spesifikasi material, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan RAB dan bestek.

Redaksi tetap membuka kesempatan kepada kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026: SEKRETARIS DPW LAN SULSEL TEGASKAN SIAP BAWA PERSOALAN KE RANAH HUKUM

Perkembangan terbaru terkait sorotan anggaran revitalisasi SD Negeri 263 Awang Tangka kembali mendapat perhatian dari Sekretaris DPW Lembaga Aspirasi Nusantara (LAN) Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam keterangannya pada Jumat, 20 November 2026, Sekretaris DPW LAN Sulsel menegaskan bahwa pihaknya akan membawa persoalan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis atau bestek ke ranah hukum melalui pelaporan kepada instansi berwenang.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara sebesar Rp924.134.700 harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihaknya mendorong agar seluruh dokumen perencanaan, rincian anggaran, volume pekerjaan, harga satuan material, kualitas bahan bangunan, serta realisasi fisik di lapangan diperiksa secara menyeluruh.

Sekretaris DPW LAN Sulsel juga menegaskan bahwa apabila ditemukan bukti penyimpangan dan unsur pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bentuk kepedulian terhadap pengawasan penggunaan keuangan negara, khususnya anggaran pendidikan yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

Pihaknya berharap Inspektorat dan aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara objektif, profesional, dan transparan sehingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan.

BONGKAR RAB! PERIKSA BESTEK, VOLUME DAN SPESIFIKASI BANGUNAN

Tim investigasi Warta Global.id menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu diperiksa secara independen oleh instansi berwenang, antara lain:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rincian penggunaan dana.
2. Kesesuaian volume pekerjaan dengan realisasi fisik bangunan.
3. Kesesuaian harga satuan material dan biaya jasa.
4. Spesifikasi serta kualitas material bangunan.
5. Kesesuaian gambar teknis dan bestek dengan hasil pembangunan.
6. Progres pekerjaan dan tahapan pencairan anggaran.
7. Bukti pembelian material dan dokumen pertanggungjawaban.
8. Berita acara pemeriksaan serta serah terima pekerjaan.
9. Pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Apabila ditemukan perbedaan antara nilai yang dipertanggungjawabkan dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, kondisi tersebut harus ditelusuri untuk memastikan penyebab, besaran perbedaan, serta kemungkinan konsekuensi hukumnya.

INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TURUN TANGAN

Inspektorat Kabupaten Bone serta instansi pengawasan terkait didorong melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap kegiatan revitalisasi SD Negeri 263 Awang Tangka.

Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyentuh aspek administrasi, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik bangunan, perhitungan volume pekerjaan, pengujian kualitas material apabila diperlukan, serta pencocokan realisasi anggaran dengan dokumen perencanaan.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang berlaku.

Pengawasan harus berorientasi pada pembuktian, bukan sekadar dugaan maupun asumsi. Tujuannya memastikan dana pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

TRANSPARANSI SEKOLAH MENJADI PERHATIAN PUBLIK

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Kepala SD Negeri 263 Awang Tangka dan pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan mengenai rincian kegiatan, volume pekerjaan, spesifikasi bangunan, kesesuaian RAB dan bestek, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.

Program revitalisasi seharusnya menghasilkan sarana pendidikan yang aman, layak, dan berkualitas bagi peserta didik.

Karena itu, setiap dugaan ketidaksesuaian harus ditangani secara terbuka, objektif, dan profesional agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

CATATAN REDAKSI

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan mark-up maupun ketidaksesuaian bestek dan RAB dalam kegiatan revitalisasi SD Negeri 263 Awang Tangka belum terbukti melalui hasil pemeriksaan resmi. Belum terdapat pula dasar untuk menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara.

Warta Global.id membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala SD Negeri 263 Awang Tangka, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, pihak pelaksana kegiatan, pengawas pekerjaan, serta instansi terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Tim investigasi Warta Global.id akan terus melakukan penelusuran, meminta keterangan pihak-pihak terkait, serta mengikuti perkembangan persoalan ini demi mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Jurnalis:

H. M. Syarkawi
Memuat konten...