Larangan Rektor Rangkap Jabatan untuk Cegah Konflik Kepentingan dan Kebebasan Akademik

INVESTIGASI KAMPUS, Lampung — Polemik terkait rektor yang merangkap jabatan sebagai Ketua Prodi Magister Manajemen di dalam lingkungan kampus semakin mengemuka sejak terpilihnya sebagai pemimpin tertinggi universitas.

Kehadiran rektor yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen telah menjadi sorotan utama di kalangan mahasiswa dan civitas akademika. Hal ini tidak hanya memunculkan pertanyaan akan efektivitas kepemimpinan, tetapi juga mengundang kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan akademik.

Pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga pendidikan tinggi semakin ditekankan, terutama dalam konteks pemberian akreditasi. Diketahui bahwa sejak menjabat sebagai rektor yang merangkap jabatan, akreditasi Magister Manajemen terabaikan dan mengalami penurunan dari peringkat B (Baik Sekali) ke C (Baik). Hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik transaksional yang merugikan mutu pendidikan.

Dalam konfirmasi yang dilakukan kepada oknum rektor terkait, beliau menyatakan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Saya lagi mau memilih, dia harus doktor, pada tahun 2022 saya pemilihan saya terpilih dari 7 Orang," ujar rektor tersebut. "Ada seleksi Ka Prodi MM, ada tahapan-tahapan," tambahnya.

Namun, sorotan masyarakat akademik semakin tajam ketika diketahui bahwa oknum rektor tersebut memiliki latar belakang pendidikan S3 di bidang Pendidikan, bukan Ekonomi seperti yang menjadi ruang lingkup Prodi Magister Manajemen. Lebih lanjut, terungkap bahwa jumlah doktor ekonomi yang terlibat dalam manajemen prodi tersebut sangat minim, bahkan satu orang di antaranya telah mengundurkan diri.

Keprihatinan akan integritas dan kualitas pendidikan tinggi menjadi fokus utama dalam menghadapi permasalahan ini. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan kebebasan akademik tetap terjaga, salah satunya dengan memberlakukan larangan rangkap jabatan bagi para pimpinan perguruan tinggi.

*Melann!

KALI DIBACA