DUGAAN KETIDAK SESUAIAN ANGGARAN REVITALISASI SD NEGERI 264 PADAELO Rp916 JUTA MENGEMUKA, INSPEKTORAT DIMINTA TURUN TANGAN - Investigasi Warta Global

Mobile Menu

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

DUGAAN KETIDAK SESUAIAN ANGGARAN REVITALISASI SD NEGERI 264 PADAELO Rp916 JUTA MENGEMUKA, INSPEKTORAT DIMINTA TURUN TANGAN

Thursday, 19 November 2026

BONE – Investigasi Warta Global.id | Sulawesi Selatan.

Penggunaan anggaran negara sebesar Rp916.302.708 untuk pembangunan melalui Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri 264 Padaelo, Desa Padaelo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kini menjadi sorotan.


Berdasarkan hasil penelusuran Tim Investigasi Warta Global.id pada Rabu, 4 November 2026, tim mendatangi lokasi sekolah untuk melihat secara langsung papan informasi kegiatan dan kondisi fisik pembangunan yang menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut.

Kunjungan itu dilakukan menyusul adanya informasi mengenai dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya terkait kesesuaian antara besaran anggaran dengan realisasi pembangunan di lapangan.

Bahkan, dugaan penggelembungan anggaran atau mark-up mulai menjadi perhatian dan dinilai perlu ditelusuri melalui pemeriksaan menyeluruh oleh instansi berwenang.

Dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp916 juta, setiap penggunaan dana negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari aspek administrasi, volume pekerjaan, kualitas bangunan, maupun spesifikasi material yang digunakan.


SUMBER SEBUT ADA KEJANGGALAN, PEMERIKSAAN FISIK MENDESAK DILAKUKAN

Berdasarkan keterangan seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan revitalisasi di sekolah tersebut.

Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Tim Investigasi Warta Global.id untuk melakukan penelusuran langsung ke lokasi pembangunan sekaligus meminta klarifikasi kepada pihak sekolah.


Namun, saat tim media mendatangi SD Negeri 264 Padaelo, seorang guru menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang berada di luar.

Akibatnya, tim investigasi belum memperoleh penjelasan langsung dari kepala sekolah mengenai pelaksanaan program revitalisasi maupun pengelolaan anggaran sebesar Rp916.302.708 tersebut.

Upaya konfirmasi kembali dilakukan pada Kamis, 19 November 2026. HMS menghubungi nomor WhatsApp kepala sekolah untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis atau bestek.

Namun, hingga upaya konfirmasi tersebut dilakukan, panggilan WhatsApp belum mendapat jawaban sehingga tim investigasi belum memperoleh keterangan langsung dari kepala sekolah.

Meski demikian, belum adanya jawaban atau tanggapan dari pihak sekolah tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Pihak sekolah tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi.

JANGAN HANYA PERIKSA ADMINISTRASI, RAB DAN FISIK BANGUNAN HARUS DICOCOKKAN!

Tim Investigasi Warta Global.id menilai bahwa informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian anggaran tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, menyeluruh, dan independen.

Pemeriksaan tidak semestinya hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi. Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, spesifikasi pekerjaan, serta kondisi fisik bangunan di lapangan harus diperiksa dan dicocokkan secara langsung.

Sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian instansi pemeriksa antara lain:

1. Kesesuaian nilai anggaran dengan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan.
2. Kewajaran harga satuan material dan upah tenaga kerja.
3. Spesifikasi serta kualitas material bangunan yang digunakan.
4. Kesesuaian gambar teknis dan bestek dengan hasil pekerjaan di lapangan.
5. Progres pekerjaan dibandingkan dengan pencairan dan realisasi anggaran.
6. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana.
7. Berita acara pemeriksaan serta serah terima pekerjaan.
8. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran.

Apabila ditemukan selisih antara anggaran yang dipertanggungjawabkan dengan hasil pekerjaan yang benar-benar terpasang, kondisi tersebut harus ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat kesalahan administrasi, kelalaian, atau perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

INSPEKTORAT DAN APH DIMINTA TURUN TANGAN

Penggunaan dana APBN sebesar Rp916.302.708 tersebut semestinya menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Bone dan instansi pengawasan terkait.

Aparat Penegak Hukum (APH) juga diharapkan dapat menindaklanjuti apabila ditemukan bukti awal yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemeriksaan perlu memastikan apakah pelaksanaan program revitalisasi telah sesuai dengan ketentuan bantuan pemerintah, mekanisme pengadaan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Sementara itu, apabila ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penanganannya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Langkah pemeriksaan tersebut penting agar pengawasan tidak sebatas formalitas administratif. Setiap penggunaan anggaran negara harus diuji berdasarkan dokumen, fakta lapangan, serta hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

KEPALA SEKOLAH DAN PIHAK TERKAIT DIMINTA TERBUKA

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran negara, termasuk dana revitalisasi sebesar Rp916.302.708 di SD Negeri 264 Padaelo.

Kepala sekolah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program diharapkan bersikap terbuka terhadap pertanyaan media serta memberikan penjelasan mengenai rincian penggunaan anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi bangunan, dan mekanisme pengawasan.

Tim investigasi juga mendorong agar dokumen pelaksanaan kegiatan dapat diperiksa oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Program revitalisasi satuan pendidikan pada prinsipnya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik, bukan justru menyisakan persoalan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

CATATAN REDAKSI

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan mark-up anggaran maupun ketidaksesuaian pekerjaan di SD Negeri 264 Padaelo belum dapat dinyatakan terbukti. Belum terdapat hasil audit atau pemeriksaan resmi yang memastikan adanya penyimpangan maupun kerugian keuangan negara.

Redaksi Warta Global.id membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala SD Negeri 264 Padaelo, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, pihak pelaksana kegiatan, pengawas pekerjaan, serta instansi terkait untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.

Tim Investigasi Warta Global.id akan terus melakukan penelusuran dan konfirmasi guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jurnalis: HMS
Memuat konten...