600 TON NARKOBA DIKLAIM DISITA POLRI! JARINGAN INTERNASIONAL DIBONGKAR, BANDAR TAK BOLEH LAGI BERSEMBUNYI DI BALIK ALIRAN UANG TRILIUNAN
Publisher
Admin Global
-
Sunday, 22 November 2026
Poto Istimewa
JAKARTA – WartaGlobal.Id
Perang terhadap narkotika kembali menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum. Polri mengklaim telah mengamankan lebih dari 600 ton berbagai jenis narkotika dalam kurun hampir dua bulan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Angka fantastis tersebut disebut sebagai salah satu capaian terbesar dalam sejarah pemberantasan narkoba di Indonesia.
Namun, di balik besarnya angka penyitaan, publik tentu menunggu lebih dari sekadar statistik penindakan. Pertanyaan mendasarnya: seberapa jauh jaringan bandar, pemasok, pemodal, dan pengendali distribusi benar-benar berhasil diputus?
Kapolri menyampaikan capaian tersebut di Banten, Sabtu (21/11/2026). Menurutnya, nilai ekonomi narkotika yang diamankan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa perang terhadap narkoba tidak lagi cukup dilakukan melalui penangkapan pengedar di lapangan. Aparat harus berani menembus struktur jaringan hingga ke aktor intelektual dan sumber pembiayaannya.
TRANSAKSI RP2,9 TRILIUN: JEJAK UANG HARUS DIBUKA
Salah satu pengungkapan yang patut mendapat perhatian adalah jaringan narkotika internasional Indonesia–Malaysia yang beroperasi di Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.
Operasi gabungan Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, BNN, dan PPATK berhasil menangkap empat tersangka dengan peran berbeda. Penyidik juga menyita aset yang diduga berkaitan dengan kejahatan narkotika senilai sekitar Rp150 miliar.
Lebih serius lagi, penelusuran rekening perusahaan yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan menemukan transaksi mencapai Rp2,9 triliun sepanjang 2018–2024.
Angka tersebut bukan perkara kecil. Penyidik harus memastikan asal-usul dana, pihak yang menikmati keuntungan, hubungan antarrekening, serta kemungkinan keterlibatan korporasi dalam praktik pencucian uang.
Prinsipnya jelas: bandar tidak cukup hanya ditangkap. Kekayaan yang terbukti berasal dari kejahatan juga harus ditelusuri dan diproses sesuai hukum.
981 KASUS DI SUMATERA UTARA, 1.311 TERSANGKA
Gencarnya operasi juga terlihat di tingkat daerah.
Polda Sumatera Utara mengungkap 981 kasus narkotika dengan 1.311 tersangka dalam periode 1 Oktober hingga 15 November 2026. Dari rangkaian operasi tersebut, sekitar 30,34 ton narkotika berbagai jenis berhasil disita.
Penindakan juga dilakukan di Jawa Tengah, Batam, Lumajang, serta sejumlah wilayah lainnya.
Sementara itu, penggerebekan kawasan Pasar Obor, Jakarta Timur, mengamankan 10 orang dan menemukan 159 paket kecil yang diduga berisi sabu, peralatan penyalahgunaan narkotika, senjata api rakitan, serta senjata tajam.
Rangkaian operasi ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lintas wilayah dan lintas lembaga.
JANGAN HANYA MENANGKAP PENGECER, BONGKAR AKAR KEKUASAAN BANDAR!
Instruksi Kapolri kepada seluruh Kapolda untuk memetakan kampung rawan narkoba dan mengidentifikasi bandar merupakan langkah penting.
Tetapi pemetaan harus menghasilkan tindakan nyata. Jangan sampai kawasan yang sudah digerebek kembali menjadi pusat transaksi setelah operasi selesai.
Pemberantasan narkoba membutuhkan konsistensi, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan. Masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan perkara, termasuk proses hukum terhadap aktor utama dan penyitaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Di sisi lain, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika harus berjalan beriringan dengan penindakan terhadap bandar dan jaringan pengedar. Pengguna yang membutuhkan pemulihan tidak boleh disamakan begitu saja dengan pengendali bisnis narkotika.
PENEGAKAN HUKUM HARUS TERUKUR, BUKAN SEKADAR BANYAKNYA BARANG BUKTI
Dalam perspektif hukum, pemberantasan narkotika memiliki landasan kuat melalui UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara penelusuran dan penindakan terhadap hasil kejahatan dapat dikembangkan melalui UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dua instrumen hukum tersebut harus digunakan secara profesional agar penegakan hukum tidak berhenti pada penyitaan barang bukti, tetapi mampu membongkar keseluruhan ekosistem kejahatan.
Publik membutuhkan ukuran keberhasilan yang lebih substansial: berapa jaringan utama yang benar-benar diputus, berapa aset hasil kejahatan yang berhasil dirampas berdasarkan putusan hukum, berapa bandar besar yang diproses, dan apakah kawasan rawan narkoba benar-benar pulih?
Klaim penyitaan lebih dari 600 ton tentu merupakan angka yang luar biasa apabila didukung data inventarisasi dan rincian perkara yang dapat diverifikasi.
Pada akhirnya, keberhasilan perang melawan narkoba bukan semata-mata diukur dari gunungan barang bukti atau banyaknya tersangka yang ditangkap.
Bandar harus kehilangan kekuatan, jaringan harus terputus, aliran uang harus terbongkar, dan masyarakat harus kembali terlindungi.
Sebab, negara tidak boleh kalah oleh bisnis narkotika. Generasi bangsa bukan komoditas yang boleh dikorbankan demi keuntungan jaringan kejahatan.